inilahjateng.com (Demak) – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Kabupaten Demak menyatakan sikap dukungan terhadap pasangan calon Bupati Demak 02, Eistianah – Gus Badruddin, di kampanye terakhir, Sabtu (23/11/2024).
Pernyataan sikap tersebut digelar di Kecamatan Mranggen, Demak, di tengah kunjungan Eistianah di Desa Karangsono.
Koordinator SPSB Kabupaten Demak, Aripin, menyampaikan bahwa dukungan tersebut sudah lama ingin disampaikan ke bupati petahana tersebut.
“Selama ini sebenarnya menjadi keresagan kami para pekerja dan buruh di Kabupaten Demak, yang diklaim oleh salah satu pasangan calon bupati, padahal kami mendukung Bu Eisti,” ujar Aripin.
Usai mendapat kesempatan bertemu, SPSB yang terdiri atas 4 federasi dan memiliki keanggotaan sebanyak 7000 pekerja dan buruh di Kabupaten Demak tersebut, akhirnya menyatakan sikap dukungan kepada Eisti – Gus Bad.
“Alhamdulillah, akhirnya kami berkesempatan bertemu langsung dengan Bu Eisti. Selain menyatakan dukungan, kami juga berdiskusi atas keresahan teman teman kami terkait pekerjaan,” lanjut Aripin.
Dalam diskusi tersebut, ada beberapa point yang disampaikan SPSB Demak. Antaralaij, terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK),
Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh kab demak, mengembalikan aturan terkait pembentukan pengurus aliansi yang tidak harus pekerja atau buruh, serta memberikan anggaran untuk lembaga ketenagakerjaan dan dewan pengupahan agar bekerja maksimal.
Sementara itu, Calon Bupati Eistianah, mengapresiasi dukungan yang diberikan SPSB Demak.
“Alhamdulillah, di akhir masa kampanye, dukungan dari SPSB ini menjadi angin segar dan motivasi bagi Eisti – Gus Bad. Tentunya kedepan, selain pengusaha dan investor, sinergi antara pemerintah dan pekerja atau buruh ini semakin baik dan saling bermanfaat,” ungkap Eisti.
Terkait keinginan SPSB Demak, Eistianah akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Ya, ini tadi ada beberapa keluhan sebenarnya. Tapi Insya Allah, sudah ada solusinya. Terkait UMK, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan buruh. Kalau anggaran kami akan diskusikan, Insya Allah ada anggaran untuk lembaga ketenagakerjaan dan dewan pengupahan yang direkomendasikan pekerja atau buruh,” lanjutnya.
Selain itu, terkait aturan yang dibuat dinas ketenagakerjaan yang mengharuskan pengurus serikat harus pekerja, Eisti akan memperbaikinya dan mengembalikan ke aturan awal, yakni, tidak harus orang yang berstatus pekerja atau buruh. (red)
