inilahjateng.com (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan pesan kuat sekaligus pelindungan nyata bagi para kepala desa di wilayahnya.
Dalam waktu kurang dari 100 hari masa jabatannya, ia sudah meluncurkan terobosan besar yakni Sekolah Antikorupsi pertama di Indonesia yang diikuti oleh 7.810 kepala desa dari seluruh Jawa Tengah.
“Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit diancam pidana. Asalkan mereka bekerja sesuai aturan, mereka wajib didampingi dan dilindungi,” tegas Luthfi dalam pembukaan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025).
Luthfi menegaskan, pembangunan desa bukan hanya soal anggaran, tapi soal kepercayaan. Dan desa, kata dia, adalah etalase negara sekaligus ujung tombak pembangunan nasional.
Dengan gelontoran dana desa sebesar Rp 1,2 triliun tahun ini, Luthfi ingin memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan aman, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi tak bertanggung jawab.
“Desa adalah awal dari semua perubahan. Jangan sampai kepala desanya jalan sendiri, lalu tergelincir. Negara harus hadir,” ucapnya.
Untuk itu, ia menghidupkan kembali peran Tiga Pilar Desa: kepala desa/lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Ketiganya kini ditugaskan untuk menjadi pendamping aktif dalam menciptakan stabilitas dan membina jalannya pembangunan di desa.
Tak hanya itu, Luthfi juga melibatkan APIP dan APH—yakni Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian—untuk mengawal dan mendampingi para kades dalam menjalankan program pembangunan.
“Pendampingan ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi untuk memberi rasa aman. Kalau ada yang tidak jelas, tanya. Jangan langsung takut. Tanyakan, mana ‘daging’, mana ‘tulang’. Mana yang boleh, mana yang tidak,” katanya menggunakan perumpamaan khas Jawa.
Dalam paparannya, Luthfi juga mendorong para kades untuk tak ragu bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber di Sekolah Antikorupsi.
Menurutnya, mencegah lebih baik daripada memperbaiki di kemudian hari.
“Tidak ada kepala desa yang ditinggal dalam membangun desanya. Kalau ada apa-apa, koordinasikan dulu dengan tiga pilar. Ini bentuk negara hadir,” tandasnya.
Melalui pendekatan ini, Ahmad Luthfi membangun fondasi baru desa maju bukan hanya karena dana besar, tapi karena pendampingan yang kuat, transparan, dan kolaboratif. (RED)
