inilahjateng.com (Semarang) – DPRD Kota Semarang bakal memastikan anggaran tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang digunakan tepat sasaran.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan pada tahun 2024 inj anggaran dari APBD di Disperkim naik dari APBD tahun 2023. Kenaikannya dari Rp 290 miliar menjadi Rp 330 miliar. Dengan kenaikan tersebut, ia berharap bisa digunakan tepat sasaran dan menambah pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah cek, betul anggaran paling banyak langsung untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) lingkungan,” kata Suharsono, Kamis (11/1/2024).
Suharsono mengatakan anggaran Disperkim yang terbilang cukup besar yakni anggaran pokok pikiran (pokir) dewan sebesar Rp 146,5 miliar. Anggaran pokir digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
Sumber perencanaan, lanjutnya, tidak hanya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), namun juga ada pokok pikiran dewan (pokir). Keseluruhan tersebut masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Kami mengusulkan aspirasi, terserah dinas yg melaksananakan. Rata-rata ada rentangnya 10 – 15 titik. Selama ini berjalan begitu. Kami tidak melihat angkanya. Itu kewenangan eksekutif. Kami bicaranya kinerja usulan aspirasi,” paparnya.
Pihaknya berharap untuk titik pengerjaan melalui pokir bisa meningkat. Selain itu, kualitas dan volume proyek fisik melalui pokir juga diharapkan meningkat sehingga anggaran bisa bertambah.
“Memang ada peningkatan. Sudah dua periode, baru meningkat tahun ini, meningkat titik dan volume. Kami harap besok meningkat lagi bisa 20 – 25 titik. Sekarang kurang lebih 13 – 15 titik,” tuturnya.
Sementara, Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, ada beberapa dedicated program atau program khusus Disperkim antara lain revitalisasi kawasan Pecinan senilai Rp 10,5 miliar, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 15,3 miliar, fasilitasi sanitasi dan pembangunan sarpras sanitasi sebesar Rp 3,4 miliar, fasilitasi sumber air bersih senilai Rp 3,3 miliar.
Yudi menyebut untuk pokir juga masuk dalam dedicated program dengan anggaran sebesar Rp 146,5 miliar.
“Pokir itu pokok pikiran dewan. Ada yang mengajukan perbaikan lampu, infrastruktur lain seperti jalan, paving, talud, beton. Itu aspirasi dari dewan. Per dewan sekitar Rp 1 miliar,” terang Yudi. (LDY)
