inilahjateng.com (Semarang) – Banyaknya sorotan APBD Perubahan 2023 Kota Semarang yang dinilai janggal dan sarat kepentingan, membuat DPRD Kota Semarang turun tangan.
Dewan Kota Semarang bakal melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD Perubahan 2023 yang tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyoe Winarto kepada wartawan menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini soal APBD Perubahan 2023.
“Kami sudah menerima banyak informasi soal APBD Perubahan 2023, maka kami akan melakukan pengawasan ketat dalam penggunanya apakah tepat sasaran atau justru melenceng,” ujar Wahyoe Winarto, Selasa (12/12/2023).
Menurut Liluk panggilan akrabnya, pihaknya sudah melakukan pengawasan sejak viral soal pembelian sepeda motor untuk 177 lurah se Kota Semarang.
“Sejak viral soal pembelian kendaraan untuk 177 lurah, kami sebenarnya sudah melakukan pengawasan. Bahkan dalam pembahasan sebelum di sahkan, Dewan sebenarnya sudah mengkritisi anggaran pembelian motor itu, tapi Pemkot Semarang memiliki argumen untuk menganggarkan kendaraan dinas untuk Lurah karena untuk menunjang kinerja pelayanan di masyarakat,” terang Liluk.
Setelah pembelian sepeda motor, lanjut Liluk, pihaknya saat ini tengah melakukan pengawasan dalam pembelian 10 ribu set meja kursi baru untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri di 9 Kecamatan di Kota Semarang dengan anggaran Rp 19 miliar.
“Saat ini kami masih melakukan pengawasan dalam pengadaan 10 ribu set meja kursi untuk SD di 9 Kecamatan, karena yang beredar di masyarakat juga bermasalah,” tandas Liluk.
Selain meja kursi SD, pihaknya juga menerima informasi adanya pengadaan seragam SD, SMP dan tas sekolah SD yang anggarannya mencapai Rp 1,8 Miliar.
“Memang saya belum melihat anggaran itu mungkin saya yang kelewat untuk Disdik. Tapi informasi itu akan kita akan awasi. Bila perlu kita akan tinjau lapangan,” kata Liluk.
Liluk menegaskan, jika dalam pengawasan ditemukan sesuatu yang tidak tepat maka DPRD akan mengkritisi kejanggalan tersebut.
“Kalau tidak sesuai, nanti akan kita kritisi,” tandasnya.
Lebih jauh Liluk mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat karena anggaran perubahan tahun ini juga pas masa kampanye pemilu.
“APBD Perubahan memang seharusnya untuk hal-hal darurat dan mendesak yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Misalnya pembangunan infrastruktur yang masih belum terselesaikan pada APBD murni,” pungkas Liluk. (RED)
