- Nasional
Meski Belum Berkampanye, Jokowi Dinilai Gencar Lempar Pesan Politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah banyak memberikan pesan politik terkait arah dukungannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski, Jokowi…
- Nasional
Perludem Ingatkan Jokowi Ada Sanksi Pidana jika Kampanye Tanpa Cuti
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal yang mengikat seorang presiden, ketika akan…
- Ekonomi & Bisnis
Sahamnya Mahal dan Tak Bisa Mayoritas, DPR Desak Penundaan Divestasi Vale
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mendesak pemerintah menunda pembelian saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), jika harganya masih tinggi dan…
- Nasional
Mardiono Berbesar Hati Meski Harlah PPP Tak Dihadiri Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam peringatan Hari lahir (Harlah) ke-51 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sabtu (27/1/2024). Hal ini…
- Nasional
Teringat Topeng Monyet, Hashim Optimis Kekerasan Hewan Dilarang jika Prabowo-Gibran Menang
Pelindung Presidium Relawan Prabowo Subianto (PRPS), Hashim Djojohadikusumo menyatakan, jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi pemimpin selanjutnya, maka akan ada aturan mengenai…
- Nasional
Terima Aspirasi Komunitas Pecinta Hewan, Hashim Bakal Kawal UU Perlindungan Hewan
Presidium Relawan Prabowo Subianto (PRPS) berkolaborasi dengan komunitas pecinta hewan, seperti Natha Satwa Nusantara (NSN) dan Jakarta Animal Aid Network…
- Nasional
Pilpres 2024 Bakal Jadi Pertaruhan Bagi Demokrasi Indonesia
Founder PolMark Indonesia sekaligus Pengamat Politik, Eep Saefulloh Fatah menegaskan bahwa Pilpres 2024, akan menjadi titik yang sangat penting bagi…
- Nasional
Praktik Kecurangan Pemilu Makin Masif dan Vulgar, Imparsial: Paslon 02 Banyak Diuntungkan
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengungkapkan berdasarkan pemantauan organisasinya, begitu banyak kasus kecurangan Pemilu 2024 sebelum dan selama masa kampanye, bahkan…
- Nasional
Pernyataan Berkampanye dan memihak, Pakar Hukum TN: Presiden Jokowi Tercela dan Melanggar Hukum
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum…
- Nasional
Presiden Berhak Berpolitik Tapi Tak Boleh Berkampanye, Ini Alasannya
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan bahwa memang secara individu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhak berpolitik, tetapi sebaiknya hal…
