Ketua Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendorong atau mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
Hal itu ia sampaikan usai pimpinan MPR mengunjungi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).
“Jangan sampai ada lagi miskomunikasi, enggak pernah kita menyampaikan ‘kita akan kembali memilih presiden di MPR’, belum ya, karena kita belum bersidang,” kata Bamsoet.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa banyak persepsi salah tangkap yang diterima oleh masyarakat maupun awak media terkait amandemen UUD 1945.
Bamsoet menyebut bahwa pihaknya selama ini baru saja menerima berbagai aspirasi dari kunjungannya itu.
“Kita juga sama-sama tahu bahwa perubahan atau amandemen itu harus melalui aturan yang sudah ditentukan UUD sesuai pasal 37, harus diusulkan oleh sepertiga, quorumnya 2/3,” tuturnya.
“Jadi yang saya sampaikan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyrakat,” sambung Bamsoet menegaskan.
Sebagai infromasi, wacana ini muncul dari pernyataan MPR RI Periode 1999-2004 Amien Rais menyatakan dirinya mendukung pemilihan presiden (pilpres) kembali melalui MPR dan tak melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Mulanya, dia menceritakan alasan mengapa mengubah mekanisme pemilihan presiden dari MPR ke tangan rakyat.
“Jadi mengapa dulu saya (saat menjabat) ketua MPR itu, melucuti kekuasannya sebagai lembaga tertinggi, yang memilih presiden dan wakil presiden itu, karena perhitungan kami dulu perhitungan yang agak naif, sekarang saya minta maaf,” ucap Amien di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).
Amien mengajakan dalam wacananya MPR menilai tidak ada capres yang mampu menyuap rakyat dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga pemilihan presiden dilakukan secara langsung.
