inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas guna pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menjelaskan bahwa keluarga mempunyai peran penting dalam pencegahan korupsi terutama mengenai keterbukaan dalam hal asal perolehan pendapatan ekonomi dari suami atau istri.
Oleh sebab itu, integritas salah satunya dimulai dari keluarga. Kendali keluarga sangat penting untuk memastikan pendapatan yang diperoleh berasal dari cara yang wajar.
“Sepanjang itu menjadi hak dan sesuai dengan ketentuan, maka harus disyukuri. Tetapi kalau ternyata uang itu bukan dari yang seharusnya, maka seorang istri atau keluarga harus mengingatkan suami agar tidak dilakukan,” ungkapnya usai membuka Bimtek Keluarga Berintegritas di Kantor Setda Jateng, Senin (8/7/2024).
Lebih lanjut dirinya menyebut istri maupun suami pejabat berhak mengingatkan pasangannya jika membawa uang yang jumlahnya lebih dari yang seharusnya diterima.
“Prinsip dalam keluarga menjadi pendorong setiap individu untuk berintegritas,” tandasnya.
Sementara, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto menambahkan bimtek ini melibatkan motivator dan psikolog.
Tujuannya untuk membangun keluarga harmonis agar dapat saling mengingatkan tidak melakukan korupsi.
“Materi yang diberikan terkait berbagai bentuk korupsi yang melibatkan keluarga, upaya pencegahan dari keluarga, dan sebagainya,” jelasnya.
Kumbul menyebut Indonesia bebas korupsi dapat terwujud dimulai dari diri masing-masing.
Apabila setiap individu dan keluarga tidak korupsi, diharapkan lingkungan sekitarnya baik RT, RW, dan seterusnya juga tidak korupsi.
“Jadi keluarga sangat penting untuk saling mengingatkan. Apalagi sekarang banyak kasus korupsi yang modusnya melibatkan keluarga, baik istri maupun anak,” kata dia.
Selain Provinsi Jateng, KPK telah melaksanakan bimtek keluarga berintegritas di berbagai daerah di Indonesia.
Sekitar 80 daerah telah melaksanakan program serupa, termasuk program Paku Integritas yang dilaksanakan di tingkat kementerian.
Dalam kegiatan yang dilaknakan bersama Pemprov Jateng, diikuti sebanyak 35 pasangan kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). (BDN)
