inilahjateng.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat penurunan signifikan tingkat kemiskinan di provinsi ini pada September 2024.
Jumlah penduduk miskin turun 307,99 ribu orang menjadi 3,4 juta orang, dengan persentase kemiskinan mencapai 9,58 persen.
Angka ini menunjukkan penurunan 0,89 persen poin dari Maret 2024 yang berada di 10,47 persen, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.
Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih, mengungkapkan, penurunan ini tak lepas dari berbagai fenomena sosial dan program strategis pemerintah.
“Alhamdulillah turun menjadi satu digit. September 2024 ini, tercatat 9,58 persen, turun 0,89 persen dibanding Maret 2024. Dan penurunan ini menjadi penurunan tertinggi di Jawa. Terima kasih bapak ibu, yang sudah berupaya dengan kegiatan yang luar biasa,” ungkapnya di Aula BPS Jateng, Rabu (15/1/2024).
Dirinya juga menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi penurunan kemiskinan.
Salah satunya adalah kenaikan upah buruh pada Agustus 2024 yang mencapai Rp2.405.447, meningkat dari Rp2.252.660 pada Februari 2024.
Produksi padi yang melonjak pada triwulan III 2024 hingga 2,53 juta ton gabah kering giling (GKG) juga memberikan dampak positif pada pendapatan petani.
Di sisi lain, inflasi yang terkendali pada September 2024 sebesar 1,57 persen, turun dari 3,40 persen pada Maret 2024, turut meringankan beban pengeluaran masyarakat.
“Dengan adanya hal itu, pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 4,93 persen pada kuartal III juga menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Plh Sekda Jateng, Ema Rachmawati, menyampaikan program pemerintah daerah berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan.
Diantaranya, melalui pemberian bantuan sosial seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) bagi disabilitas, lansia miskin, dan warga dengan kondisi tidak produktif.
Selain itu, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sanitasi air bersih, penyediaan jamban, dan akses listrik juga menjadi bagian dari upaya penyejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin tetap terjamin.
“Terkait pemberdayaan ekonomi, kita juga memberi pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM. Juga, pelatihan bekerja sama dengan Baznas Jateng. Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan,” tuturnya.
Meski demikian, Ema menekankan tantangan menyejahterakan masyarakat ke depan masih besar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik Rusia-Ukraina.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng akan terus mendorong peningkatan daya beli dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 2025.
“Caranya adalah dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan. Kalau pun tidak, mereka harus punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman,” pungkasnya. (BDN)
