Bulog Harus Tanggung Demurrage Kontainer Beras Impor Rp350 Miliar, Begini Respons Bos Bapanas
Tertahannya 1.200 kontainer berisi 490 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Tanjung Priok (Jakarta) berpotensi merugikan Perum Bulog sebagai importir sebesar Rp350 miliar.
Karena, Perum Bulog harus membayar denda (demurrage) dari kontainer yang sudah melebihi batas waktu di pelabuhan, atau tak segera dibongkar.
Munculnya demurrage ini, diduga kuat akibat perubahan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan importasi beras menggunakan kontainer. Sebelumnya, beras impor cukup diangkut dengan kapal besar. Tak perlu kontainer.
Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.
Saat ditanya soal ini, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi buang badan. Dia mengarahkan untuk menanyakannya ke Perum Bulog. “Silahkan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog,” kata Arief saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Informasi yang didapat menyebut, sebagian kontainer berisi beras impor di Tanjung Priok bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat blusukan ke pelabuhan. Kini, sebagian beras impor itu, tersimpan di gudang Bulog.
Masalahnya, denda atau demurrage kontainer beras sekitar Rp350 miliar itu, harus dibayar Bulog. Angka itu masih sementara karena dendanya terus bertambah seiring waktu. Artinya, semakin lama kontainer tertahan semakin besar pula dendanya.
Karena tak mau menanggung boncos besar, Perum Bulog bisa saja mengerek harga eceran beras. Atau pemerintah menambalnya dengan subsidi. Lagi-lagi uang negara yang harus keluar.
Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar. “Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok,” kata Suyamto, saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa malam (11/6/2024).
Suyamto menjelaskan, volume beras impor sebanyak 490 ribu ton itu, berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan dan Kamboja. “Paling banyak dari Vietnam dan Thailand,” ucapnya menjelaskan.
Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina mengingatkan, denda demurrage sebesar Rp350 miliar itu, jangan sampai dibebankan kepada rakyat melalui penaikan harga beras. Apalagi menghadapi momen Hari Raya Idul Adha 2024. “Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, sebentar lagi Hari Raya Idul Adha,” ujar Nevi.
