inilahjateng.com (Demak) – Bupati Demak, Eisti’anah, memimpin sosialisasi dan konsolidasi Flood Management in North Java Project (FMNJP) yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Gradhika Bina Praja Demak.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Bapak Fikri Abdurrachman, serta perwakilan dari Dandim 0716/Demak, Kapolres Demak, dan instansi pemerintah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efektif.
“Berdasarkan inventarisasi, Kabupaten Demak memiliki 42 sungai, 65 afvour, 31 embung, 17 checkdam, 6 bendung gerak, dan 4 bendung karet. Semua ini merupakan aset strategis yang mendukung ketahanan pangan kita.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan tidak dapat diabaikan,” ungkap Bupati dengan tegas.
Bupati Eisti’anah menggarisbawahi bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas utama. Ia berharap adanya penanganan permanen terhadap tanggul yang jebol dan rehabilitasi sungai-sungai besar.
“Kami mencatat beberapa lokasi yang membutuhkan perhatian, seperti Saluran Induk Klambu Kiri dengan 25 titik, Daerah Irigasi Sedadi, dan beberapa sungai lainnya. Kami juga sangat berharap adanya pengerukan sedimen untuk mencegah banjir di masa mendatang,” tambahnya.
Dalam konteks keterbatasan anggaran, Bupati Eisti’anah menunjukkan komitmennya untuk terus berupaya melakukan normalisasi dan pemeliharaan infrastruktur.
“Paska banjir tahun lalu, kami telah menormalisasi afvour dan saluran pada 43 titik lokasi dengan total panjang sekitar 61 km. Ini adalah langkah nyata kami untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, yang bertindak sebagai moderator, menekankan pentingnya transparansi dalam progres pekerjaan normalisasi sungai.
Ia meminta data yang jelas agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat.
“Kami berharap ada normalisasi pada sungai yang membentang dari Sayung hingga Karangtengah, yang dikenal rawan banjir, terutama di daerah Sayung,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BBWS Pemali Juana, Fikri Abdurrachman, menjelaskan bahwa wilayah kerja BBWS mencakup 5 kabupaten dan 2 kota, dengan fokus pada penanganan banjir di Sungai Wulan dan Sungai Satreyan.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024-2026, akan dilakukan penanganan berupa tiga paket pekerjaan pengendalian banjir.
“Kami sedang mengerjakan proyek ini mulai dari jembatan Tanggulangin hingga hilir sepanjang 30 km, dan diharapkan dapat rampung pada tahun 2026,” ujarnya.
Camat Karanganyar, menyambut baik program normalisasi sungai Wulan, meskipun menyampaikan bahwa normalisasi saat ini baru mencakup 30 km dari total 48 km.
Ia juga mengungkapkan adanya tanggul yang meleset di beberapa daerah di wilayahnya dan meminta segera ditindak lanjut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan kesiapan untuk menampung tanah buangan dari proyek normalisasi di TPA Wedung.
Camat Mijen meminta perbaikan jembatan rusak yang vital untuk mobilitas pertanian warga yang terletak di Desa Jleper, serta sosialisasi langsung dari pihak BBWS kepada warga yang terdampak proyek normalisasi.
Camat Wedung juga mengingatkan bahwa proyek normalisasi akan berdampak pada warga yang memiliki bangunan di bantaran tanggul.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Bupati Eisti’anah berharap bahwa upaya penanganan banjir ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Demak.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mengatasi masalah ini, agar kejadian banjir yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa mendatang,” tutup Bupati Eisti’anah dengan penuh harapan.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, Bupati Eisti’anah menunjukkan kepemimpinannya yang proaktif dalam menghadapi tantangan banjir, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. (Hrw)
