inilahjateng.com (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (8/7/2025) di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang.
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis Pemprov Jateng dalam memperkuat sinergi pengawasan pembangunan daerah.
Luthfi berharap kepemimpinan baru di tubuh BPKP Jateng mampu memperkuat kolaborasi lintas instansi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan, khususnya pengawasan program prioritas pembangunan,” kata Gubernur.
Luthfi menyebutkan, BPKP akan berperan penting mulai dari perencanaan hingga monitoring pelaksanaan berbagai program.
Termasuk proyek strategis nasional (PSN) seperti KITB, KIK, giant sea wall, hingga proyek jalan tol dan bendungan.
Selain PSN, fokus pengawasan juga diarahkan pada bantuan keuangan ke desa dan dana desa.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa yang nilainya mencapai triliunan rupiah, baik dari pusat maupun dari APBD Provinsi.
“Semua, baik dana desa maupun bantuan keuangan ke pemdes, akan dikawal BPKP agar benar-benar sesuai rule of law dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Luthfi.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho menambahkan, BPKP kini memprioritaskan tiga hal utama yakni pengawasan barang dan jasa serta PAD, efektivitas program pemerintah, serta manajemen risiko pembangunan.
“BPKP Jawa Tengah hadir untuk mengawal seluruh program prioritas Gubernur, termasuk PSN. Kami tidak sendirian, kami bersinergi dengan seluruh unsur, termasuk akademisi,” ungkapnya.
Buyung Wiromo sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat.
Ia menggantikan Tri Handoyo yang telah memasuki masa pensiun pada Mei 2025.
Dengan pengukuhan ini, Jawa Tengah menatap optimistis peningkatan kualitas tata kelola pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan. (RED)
