inilahjateng.com (Jakarta) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus diperketat, jangan sampai ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Gus Ipul mengatakan, basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri.
Dia mengatakan hal tersebut usai sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung.
Dia menyebutkan, dalam pengecekan tersebut melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kemudian juga ada kepala sentra, ya kan, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi,” katanya di Temanggung, Minggu (4/5/2025).
Menurut dia, masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
“Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin,” katanya.
Dia mencontohkan, ada seorang janda, buruh tani, yang menghidupi empat anak.
Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.
“Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya,” katanya. (RED)
