inilahjateng.com (Semarang) – DPRD Kota Semarang baru saja melakukan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2023 menjadi Perda.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyebut memang tidak ada catatan khusus dalam penetapan Perda APBD 2023, namun pihaknya hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi umum yang berkaitan dengan APBD 2023 yang menjadi prioritas.
Ia menyebut pada APBD 2023 memang banjir dan Rob masih menjadi prioritas utama ang harus ditangani secara khusus.
“Tidak ada catatan khusus. Tapi banjir dan Rob masih jadi prioritas. Kalau yang lain ya pada umumnya,” kata Pilus, sapaannya, Kamis (4/7/2024).
Meski banjir dan Rob merupakan masalah klasik, namun Pilus meminta agar bisa ditangani serius agar masyarakat tidak was-was saat musim hujan tiba.
Diakuinya APDB selama ini hanya cukup untuk pembiayaan pengadaan pompa hingga pengerukan sedimentasi.
Sementara untuk pembuatan tanggul laut maupun sabuk laut guna menuntaskan banjir dan Rob harus ada dukungan dari pemerintah pusat.
“Harus ada komunikasi agar program itu berkesinambungan antara Pemda dan Pemerintah pusat karena kalau ditangani Kota Semarang sendiri itu tidak mampu,” jelasnya.
Nantinya, kota Semarang bisa melakukan perbanyakan dan peningkatan pompa dan membersihkan sedimentasi.
“PR dari APBD 2023 adalah pengendalian banjir. Kalau misal longsor atau bencana lain di Semarang saya kira masih bisa ditangani dengan baik,” tuturnya.
Pilus mengatakan untuk masalah longsor pihaknya meminta Pemkot untuk tegas dalam melakukan pengawasan.
Selain itu, Dewan nantinya juga akan lebih ketat dalam mengawasi pengembang yang akan membangun perumahan.
“Banyak pengembang yang saat membangun perumahan tidak melihat kondisi tanah dan yang kasihan mereka yang telah membeli rumah disitu. Pemerintah harus hadir padahal kesalahan ada di pengembang yang menghiraukan aturan,” pungkasnya. (LDY)
