inilahjateng.com (Semarang) – DPRD Kota Semarang menanggapi adanya rencana perubahan sistem sekolah dari 5 hari menjadi 6 hari sekolah.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyoroti akan dua hal.
Pertama, terkait dengan jam kerja guru hingga kepala sekolah pegawai negeri sipil (PNS) yang diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 yang menyebutkan jam kerja PNS adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu.
Sehingga, jika akan diubah sistem 5 hari menjadi 6 hari sekolah maka juga harus disesuaikan juga dengan jam kerja PNS.
“Kalau masih masuk dalam ring tersebut ya tidak masalah (jam kerja PNS),” kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (17/3/2025).
Kemudian, hal yang kedua, Anang mengatakan kemungkinan Wali Kota Semarang mengambil keputusan tersebut karena mengakomodir masukan dari organisasi masyarakat Islam.
Pasalnya, mereka melihat dengan sistem 5 hari sekolah banyak siswa yang sore harinya tidak bisa mengikuti kegiatan agama seperti mengaji di TPQ atau madrasah diniyah.
“Analisa saya sih itu (mengakomodir masukan organisasi masyarakat Islam). Kalau 5 hari sekolah kan pulangnya sore otomatis siswa tidak bisa ikut ngaji di TPQ atau madrasah diniyah,” tuturnya.
Ia mengatakan kemungkinan dengan 5 hari sekolah dinilai cukup memberatkan bagi orang tua dan siswa.
Pasalnya, siswa masuk pukul 07.00 dan pulang hingga pukul 15.00 atau 16.00.
Diketahui, sistem 5 hari sekolah sudah diberlakukan di Kota Semarang sejak tahun 2017 hingga saat ini.
Menurutnya, siswa akan merasa kelelahan jika sudah diatas jam 14.00 masih harus ada jam pelajaran hingga sore hari.
“Yang jelas kalau sudah jam 2 sudah kelelahan kemudian ada keluhan beberapa ortu dan pengelola pendidikan non formal yang bekeratan karena mereka tidak mendapatkan tambahan pelajaran non Formal,” paparnya.
Selama ini, lanjut Anang, ia melihat dengan sistem 5 hari sekolah pun masih ada pro kontra.
Sehingga ia meminta Dinas Pendidikan benar-benar melakukan kajian agar sistem 6 hari sekolah ini meminimalisir adanya pro kontra.
“5 hari sekolah juga ada Pro Kontra. Dewan juga mengira itu wajar. Jadi kami minta Disdik membut kajian-kajian yang benar-benar bisa efektif dalam penerapan 6 hari sekolah ini kalau perlu ada survey kepada orang tua,” pungkasnya. (LDY)
