inilahjateng.com (Semarang) – Adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi perhatian DPRD Kota Semarang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Suharsono meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan NJOP yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat.
Suharsono mengaku, sektor pajak menjadi salah satu tumpuan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun pihaknya meminta agar Pemkot bisa memaksimalkan sektor lainnya untuk meningkatkan PAD.
“Dari tahun ketahun APBD terus mengalami kenaikan, setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar Rp 300 miliar. Ini patut diapresiasi karena pastinya anggaran belanja untuk masyarakat akan lebih tinggi,” kata Suharsono, Selasa (6/8/2024).
Dari data yang ada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang menunjukkan tren kenaikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Misalnya pada tahun 2023 lalu, dan tahun ini 2024 dimana belanja APBD meningkat dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 5,9 trilun.
Dia membeberkan faktor yang menyebabkan naiknya APBD karena pendapatan dari sektor pajak dan retribusi cukup tinggi.
Sebut saja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB. Keduanya menjadi penyumbang PAD yang cukup besar.
“Dua sektor ini cukup besar kontribusinya, mencapai Rp 2 triliun lebih. Namun harus ada evaluasi karena banyak keluhan dari masyarakat terkait tingginya NJOP yang dijadikan dasar PBB,” jelasnya.
Kenaikan NJOP yang terjadi saat ini, lanjutnya, dianggap tidak sebanding dengan harga jual di pasaran.
Ia meminta Pemkot untuk meninjau kembali penetapan NJOP yang ada agar tidak memberatkan masyarakat. Pemkot sendiri, mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2023.
“Idealnya itu kenaikan NJOP bisa dilakukan setelah ada review tiga tahun sekali, tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang ini mengatakan, Pemkot tidak hahya diminta untuk melakukan review ulang, namun juga harus memaksimalkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan aset yang dimiliki Pemkot Semarang.
“Cara lainya bisa mengoptimalkan aset dan BUMD,” terangnya.
Ia menyebut, PDAM Tirta Moedal dan Bank Jateng adalah dua BUMD yang paling tinggi menyetorkan deviden kepada Pemkot Semarang.
Namun diketahui deviden yang disetorkan keduanya masing-masing belum mencapai Rp 100 miliar.
“Harus kita lihat bagaimana pelayanan PDAM lebih baik, kemudian dikaji pelayanan yang baik meningkatnya deviden,” ungkapnya.
Optimalisasi BUMD lainnya misalnya Semarang Zoo juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan membuatnya seperti taman safari, penambahan wahana, koleksi hewan dan perluasan tempat sehingga bisa menarik wisatawan.
“Semarang Zoo juga dapat diperbaiki dan ditambah fasilitasnya agar lebih menarik bagi pengunjung, mirip dengan taman safari, agar bisa menyetorkan deviden lebih besar lagi,” tandasnya. (LDY)
