inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diminta untuk bisa menata ulang wilayah-wilayah yang seharusnya tidak layak digunakan untuk pemukiman warga.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati.
Ia mengatakan salah satu penyebab banjir di Kota Semarang salah satunya karena banyaknya pemukiman yang dibangun di lahan yang tidak semestinya.
Dini mengatakan hingga saat ini memang belum seluruhnya para pengembang perumahan mengantongi izin lengkap.
Masih ada pengembang perumahan yang belum melakukan serah terima fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada pemerintah.
“Wilayah yang dibangun itu merupakan wilayah rawan banjir, bahkan tidak sesuai rencana tata ruang, tidak sesuai peruntukannya,” kata Dini, Senin (23/12/2024).
Kemudian karena sudah terlanjur dibangun perumahan, maka menurutnya perlu dicarikan solusi agar jangan sampai wilayah tersebut terkena bencana.
Pihaknya juga memberi saran agar Pemerintah Kota Semarang memanfaatkan teknologi informasi geospasial.
“Itu bisa memetakan wilayah yang salah fungsi tapi sudah terlanjut dibangun, informasi geospasial bisa memberikan rekomendasi terkait kompensasi-kompensasi atau pengganti secara teknis artifisial,” bebernya.
Lahan yang sudah dibangun, lanjut Dini, harus ada ganti wilayah konservasi.
Sehingga dengan memakai teknologi geospasial maka sangat memungkinkan untuk pemerintah bisa mendapat rekomendasi teknis sebagai kompensasi atas alih fungsi lahan tidak tepat.
“Segeralah pemkot membuat e-peta. Syukur-syukur dicantuntumkan dalam RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota). Peta menggunakan geospasial agar segera bisa mengatasi banjir dan mencegah banjir di wilayah pemukiman yang tidak tepat fungsi,” tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta Pmekot segera memperbaiki saluran drainase secara komprehensif.
Menurutnya, banjir tidak hanya disebabkan luapan sungai saja namun juga karena persoalan di permukiman.
Maka, perbaikan drainase permukiman sangat perlu dilakukan. Sementara, wilayah sungai perlu bersinergu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Kemen PU harapannya bisa bersinergi dengan pemkot merespon cepat wilayah sungai yang perlu intervensi,” pungkasnya. (LDY)
