News

Diperiksa KPK, Fadel Muhammad Dicecar Soal Penagihan Kurang Bayar APD Covid Kemenkes


Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Fadel Muhammad Al-Haddar hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

“Fadel Muhammad Al-Haddar (Wakil Ketua MPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan penagihan kekurangan pembayaran dengan mengatasnamakan salah satu pihak swasta yang turut mengerjakan pengadaan APD di Kemenkes RI. Penagihan kepada pihak panitia pengadaan dimaksud,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pada kesempatan terpisah, Fadel mengatakan dirinya dipanggil KPK lantaran dirinya pernah dimintai tolong oleh HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) untuk mengonfirmasi kekurangan pembayaran proyek pengadaan APD.

Baca Juga  Anies Tunggu Pengumuman KPU untuk Putuskan Gugat Hasil Pilpres ke MK

“Ini HIPMI datang ke saya, ketika itu pada 4 tahun tahun yang lalu, 2020. Ada masalah COVID-19 waktu itu. Mereka menyuplai pengadaan APD, kemudian mereka sudah suplai, ada masalah belum dibayar gitu. Jadi ada uang sejumlah sekian belum dibayar dari kontrak mereka,” kata Fadel usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Sejumlah saksi juga telah diperiksa KPK terkait perkara tersebut, antara lain Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Kemudian mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi dan anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih.

Baca Juga  Hari Ini, KPK Bakal Cecar Hanan Supangkat Terkait Pencucian Uang SYL

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani,” kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca Juga  Indonesia Vs Vietnam di GBK, Etho Minta Suporter Dukung Total!

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi. 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button