Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand untuk jemaah haji Indonesia. Dalam pengecekan di Madinah pada Sabtu (8/6/2024), dirinya menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.
“Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?,” kata Luluk mengungkapkan, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (9/6/2024).
Inspeksi dilakukan terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa. Melihat kondisi ini, Luluk berharap agar pemerintah dapat lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.
“Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” ujarnya.
Padahal, kata dia, penggunaan beras lokal dari Indonesia tentu akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat. “Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?,” tuturnya.
“Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand,” ucap dia menambahkan.
Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia. “Kita akan cek ke Kemendag, apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi,” ucap dia.
Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji. “Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” tutur Luluk.
