inilahjateng.com (Kendal) – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal pada Senin (3/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyoroti upaya penanggulangan kemiskinan melalui sektor perekonomian, khususnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang jasa keuangan dan perbankan.
Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto, menyampaikan optimalisasi program bantuan Kredit Usaha Kecil serta pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kendal dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap bisa mendapatkan informasi soal penanggulangan kemiskinan dan perkembangan CSR saat ini,” ujarnya.
Data Kemiskinan dan Pemanfaatan CSR
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, & Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal, Izzuddin Latif, memaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kendal mencapai 92.710 jiwa dari total 1.052.830 jiwa.
Kendal sendiri menempati peringkat ke-17 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam tingkat kemiskinan.
“Garis kemiskinan Kabupaten Kendal selama 2020-2024 terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga kebutuhan hidup masyarakat,” jelasnya.
Terkait CSR, Izzuddin menyebutkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengajukan permohonan dana CSR kepada sejumlah perusahaan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
• Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman mengajukan Rp 28,60 miliar untuk perbaikan 1.430 rumah keluarga miskin.
• Dinas Pendidikan & Kebudayaan mengajukan Rp 4,77 miliar untuk beasiswa 14.703 siswa dari keluarga miskin.
“CSR ini akan difokuskan pada program yang tidak bisa dibiayai oleh APBD, sehingga tepat sasaran,” kata Izzuddin.
Hindari Tumpang Tindih Program
Anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Afif, menekankan pentingnya koordinasi agar program CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
“Kami berharap bantuan CSR ini tidak bertabrakan dengan program yang sudah ada agar pelaksanaannya optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Asrar, anggota Komisi C lainnya, mempertanyakan mengapa angka kemiskinan di Kendal masih cukup tinggi meskipun memiliki kawasan industri besar.
“Kami ke sini karena melihat Kendal yang memiliki industri besar seharusnya lebih mampu mengatasi kemiskinan,” katanya.
Kunjungan ke Pemalang: Kemiskinan Masih Tinggi
Usai berdiskusi dengan Pemkab Kendal, Komisi C melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Pemalang pada Selasa (4/2/2025).
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Heriyanto, terungkap jika angka kemiskinan di Pemalang masih tinggi.
Menurut data Bappeda Pemalang, jumlah penduduk miskin di daerah tersebut pada tahun 2024 mencapai 194 ribu jiwa dari total 1.523.622 jiwa.
Heriyanto menyebutkan beberapa faktor utama penyebab tingginya angka kemiskinan, antara lain:
• Ketergantungan pada sektor pertanian
• Akses terbatas ke pendidikan berkualitas
• Infrastruktur yang kurang memadai
• Kesehatan masyarakat yang masih rendah
• Ketimpangan ekonomi dan kurangnya peluang usaha
• Dampak bencana alam
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyebutkan beberapa strategi yang telah diterapkan, seperti peningkatan wirausaha, kemudahan akses permodalan, pemberian beasiswa, insentif bagi tenaga pengajar, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur.
Peran CSR di Pemalang
Di Pemalang, beberapa BUMD telah diarahkan untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui program CSR, seperti:
• Bantuan langsung berupa uang tunai
• Perbaikan rumah tidak layak huni
• Beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu
Ketergantungan Pertanian sebagai Pemicu Kemiskinan
Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi C, Sudarsono, mempertanyakan bagaimana sektor pertanian bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di Jawa Tengah.
“Ini maksudnya bagaimana? Mengapa ketergantungan pada pertanian bisa memicu kemiskinan?” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Heriyanto menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di sektor pertanian adalah tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani.
“Untuk masa tanam, petani harus mengeluarkan fresh money. Nah, kondisi ini yang memberatkan petani penggarap. Pemerintah perlu memastikan harga gabah yang layak serta menyediakan modal kerja bagi petani,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi C DPRD Jateng dalam mengawal program pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
Mereka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar program-program yang ada bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (RED)
