inilahjateng.com (Jakarta) – Untuk menjaga daya beli tidak terperosok semakin dalam, pemerintah menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp600 ribu untuk dua bulan (Juni dan Juli 2025).
Program itu menyasar pekerja berpenghasilan kurang dari Rp3,5 juta/bulan, pegawai honorer dan guru PAUD.
Apakah program ini akan efektif membantu kelompok menengah ke bawah yang mendominasi di Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Ekonom dari UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH), mengaku tidak yakin.
“Namun dalam lanskap ekonomi yang lebih luas, kita perlu jujur, bantuan ini tidak cukup untuk mengangkat keluarga pekerja dari jurang kerentanan,” kata Kang ANH, sapaan akrabnya di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Bantuan ini, menurut Kang ANH, memang penting sebagai bentuk respons darurat dari pemerintah. Namun, tidak menyentuh akar persoalan yang lebih luas.
Semisal, melonjaknya biaya hidup, tekanan inflasi barang pokok, dan stagnasi pendapatan riil pekerja. “Apalagi ketika kita menyadari bahwa inflasi tak sekadar angka. Ia adalah realitas sosial,” ungkap Achmad.
Dia melihat, BSU senilai Rp600 ribu yang menyasar 17.3 juta penerima manfaat, hanya mampu menjadi tambalan sementara, bukan pelindung permanen.
“Negara tidak cukup hanya hadir memberi uang, tetapi harus memastikan rakyat bisa hidup layak dari hasil kerjanya,” tutur Kang ANH.
BSU, dianggap Kang ANH hanya memberikan kelegaan sesaat, namun sejatinya tidak bisa hanya mengandalkan bantuan tunai sebagai solusi jangka panjang.
Tugas pemerintah seharusnya lebih dari sekadar membagikan ember air di tengah kekeringan seperti pemerintah harus membangun sistem irigasi yang mampu mengairi seluruh ladang kehidupan rakyat.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf menyatakan, pemberian bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah ke masyarakat merupakan upaya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
“Sering orang mengistilahkan bansos itu sebagai biaya. Padahal bansos itu adalah investasi. Investasi supaya kita mendapatkan future growth atau bahkan growth sekaligus,” kata Arief dalam diskusi double check di Jakarta, Sabtu (18/6/2025).
Dikatakan, berbagai program bantuan sosial termasuk BSU yang digelontorkan pemerintah, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo. Yang menitikberatkan kesejahteraan masyarakat sebagai hal yang utama.
“Pemerintah saat ini juga terus menyiapkan kebijakan yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan, seperti makan bergizi gratis (MBG), deregulasi ekonomi, serta paket stimulus ekonomi triwulan II,” imbuhnya. (RED)
