inilahjateng.com (Semarang) – Ratusan anggota Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, pada Senin (19/5/2025).
Mereka menyuarakan aspirasi agar ribuan petugas irigasi yang selama ini berstatus pekerja harian lepas (PHL) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua FKPI Jateng, Muhammad Chundori, menjelaskan mayoritas anggota forum telah mengabdi bertahun-tahun di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng.
“Masa kerja kami paling pendek lima tahun dan ada yang 20 tahun lebih. Rata-rata di sini 15 tahun ke atas, hampir mencapai
Menurutnya, pekerjaan yang mereka emban pun bukan hal ringan. Mulai dari perawatan bendungan, operasional saluran irigasi, hingga menjaga pintu air. Sayangnya, pengabdian itu tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima.
“Honor sekarang harian, Rp100 ribu, jauh di bawah UMR. Karena nyuwun sewu, kami itu kan kalau hari libur seperti kemarin cuma 15 hari kerja. Jadi hanya (dapat) Rp1,5 juta (sebulan),” katanya.
Beban kerja yang tinggi ditambah risiko di lapangan membuat para petugas ini merasa sudah saatnya negara memberikan penghargaan lebih layak.
“Kalau yang penjaga bendung itu 24 jam non-stop. Jadi kami bertanggung jawab terhadap debit air, keluar masuk air. Yang jelas nyawa taruhannya di lapangan. Jadi sudah sepantasnya kalau negara hadir di tengah-tengah kami untuk mengapresiasi pengabdian kami yang selama ini,” ujarnya.
Chundori pun menyinggung dasar hukum yang memperkuat tuntutan mereka, yakni Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
“Bahwa yang masuk database dan database BKN bisa secara otomatis diangkat menjadi PPPK pada 2025. Jadi yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun kemudian masuk database BKN secara otomatis nanti harus diselesaikan pada 2025. Itu yang kami tuntut,” tambahnya.
Menurutnya, peserta aksi yang hadir di Semarang hanya sebagian kecil dari total jumlah petugas yang menginginkan kejelasan status.
“Sekarang kondisi di Grobogan dan Demak, ada yang tinggal di lapangan. Jadi tidak semuanya ke sini. Makanya dari 3.000 sekian, ada yang tetap jaga di lokasi. Jadi kami tetap punya tanggung jawab untuk melayani pangairan irigasi di petani, sebagian juga memperjuangkan hak-hak kami,” ucapnya.
Upaya untuk mendaftar sebagai PPPK sebelumnya telah dilakukan oleh para petugas ini, namun banyak yang tidak lolos seleksi karena tidak mendapat dukungan administratif.
“Tapi TMS (tidak memenuhi syarat). Jadi di sini yang perlu diketahui masyarakat banyak, di Jawa Tengah merupakan tanda tanya besar menurut kami. Jadi kalau Jawa Barat, Jawa Timur tidak ada masalah. Kenapa di Jawa Tengah dipersulit? Untuk mendaftar saja kita tidak diberikan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), itu yang membuat kami jengkel. Kenapa SPTJM tidak diberikan kepada kami? Padahal itu hak. Kami betul-betul mengabdi. Itu menjadi tanda tanda tanda yang besar. Ada apa di Pusdataru?” tambah Chundori.
Kritik pun diarahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang dinilai belum menunjukkan sikap nyata terhadap pengabdian mereka.
“Kami sepakat dengan teman-teman, menunggu Bapak tercinta yang ngelakoni dan ngopeni. Seperti apa beliau wujud ngopeni dan ngelakoni ini? Seperti apa wujud perhatian beliau terhadap kami?,” pungkasnya. (BDN)
