Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng APH Awasi Dana Desa

inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan kesiapan menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk 8.593 titik desa di seluruh wilayah Jateng, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi pedesaan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penyaluran dana desa tersebut akan diawasi secara ketat guna mengantisipasi penyimpangan.
Dalam rapat koordinasi bersama aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) yang digelar di Semarang, Luthfi menekankan pentingnya sinergi dalam pengawasan dana desa.
“Ini sebagai upaya pencegahan agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujar Luthfi, Selasa (8/4/2025).
Sebagai bagian dari langkah preventif, Pemprov juga membentuk pos aduan di setiap kabupaten.
Pos ini diharapkan bisa menyaring dan menangani aduan secara lebih objektif, serta mencegah beredarnya informasi yang menyesatkan terkait pengelolaan dana desa.
Gubernur yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng ini menambahkan, bantuan keuangan desa tahun depan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi tersier dan sekunder, jalan desa, serta sarana lain yang mendukung swasembada pangan dan konektivitas antar wilayah ekonomi desa.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” ujarnya.
Namun, Luthfi juga mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.
Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-manage dengan baik. Prinsipnya, desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Luthfi juga meminta semua pihak agar tidak mengganggu program-program pembangunan desa yang tengah digencarkan.
Dengan sinergi antara pemerintah, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, ia optimistis desa-desa di Jateng akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. (RED)