inilahjateng.com (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta dukungan penuh dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengawal aspirasi masyarakat Jateng dalam penanganan banjir dan rob, terutama di wilayah pesisir Pantura yang terdampak parah.
Hal tersebut disampaikan Luthfi dalam rapat kerja bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/7/2025).
Dalam forum itu, ia menekankan urgensi percepatan pembangunan giant sea wall di berbagai titik di Pantura Jateng.
“Masyarakat kami teriak dan nangis. Baru Sayung-Demak yang dibangun, wilayah lain belum. Kami ingin proyek giant sea wall ini dikawal dan diprioritaskan,” tegas Luthfi.
Ia bahkan berharap pembangunan tanggul laut tidak selalu dimulai dari Jakarta, melainkan juga dari Brebes dan kota-kota pantura lain di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng, lanjut Luthfi, telah melakukan sejumlah langkah penanganan, seperti pembagian pompa air, program rumah apung, pemeriksaan kesehatan gratis, serta dukungan sarana pendidikan di wilayah terdampak.
Gubernur juga mengungkap rencana besar pembangunan hybrid sea wall, hasil kolaborasi dengan Universitas Diponegoro.
Tanggul ini memadukan struktur beton ringan berbasis alam dan konservasi mangrove, serta terintegrasi dengan sistem polder dan normalisasi sungai di wilayah Demak dan Jepara.
Estimasi anggaran proyek ini mencapai Rp1,7 triliun, dengan panjang sekitar 20–30 km.
Program konservasi juga dikuatkan melalui inisiatif Mageri Segoro dengan target penanaman 1,5 juta pohon mangrove di atas lahan 150 hektare.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya pemkab/pemkot menyediakan SPAM berbasis air permukaan untuk mengurangi eksploitasi air tanah oleh industri maupun warga.
Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, menyatakan pihaknya siap mengawal aspirasi Jateng secara nasional.
“Mulai dari giant sea wall, kolam retensi, dan program lainnya, kami akan pastikan kebijakan itu berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Abdul Qodir, perwakilan warga Sayung Demak dari Ponpes Raudhatul Solihin, menyuarakan harapan masyarakat agar ada langkah konkret dan cepat dari pemerintah.
“Kami butuh lingkungan dan papan yang layak. Mohon pemerintah benar-benar hadir,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masalah pengambilan air tanah secara masif oleh industri yang menyebabkan penurunan tanah dan memperparah banjir, serta pencemaran limbah yang masuk ke rumah-rumah warga.
Rapat ini turut dihadiri instansi pemerintah pusat, seperti Kementerian PKP, ATR/BPN, BBWS Pemali-Juana, BBPJN Jateng–DIY, sejumlah kepala daerah, dan perwakilan masyarakat Pantura. (RED)
