inilahjateng.com (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah dengan menyiapkan role model pengelolaan PMI yang akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota.
Langkah tersebut diambil menyusul tingginya jumlah PMI asal Jateng yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
Hingga akhir 2024, sebanyak 66.611 warga Jateng tercatat bekerja di luar negeri dan per Maret 2025 jumlahnya telah mencapai 14.361 orang.
“Pekerja migran ini adalah pahlawan devisa. Saya sudah perintahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model pendampingan dan pelatihan, dari proses rekrutmen sampai pemberangkatan harus selaras,” tegas Gubernur Luthfi saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantornya, Selasa (15/4/2025).
Sembilan kabupaten di Jateng menjadi kantong utama PMI, yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
Adapun negara tujuan utama penempatan PMI meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.
Beberapa juga ditempatkan di negara-negara lain seperti Jerman.
Menurut Luthfi, penyelarasan tata kelola PMI sangat penting agar tidak ada lagi penipuan, pungli, dan pengiriman ilegal.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan melibatkan semua unsur hingga tingkat desa.
“Jangan ada kasus baru lalu kita turun. Rekrutmen harus dilibatkan mulai dari kepala desa, ada pernyataan, dan sistem pengawasan yang jelas,” imbuhnya.
Luthfi juga menginstruksikan pemantauan ketat terhadap sekitar 45 kantor pusat dan 217 kantor cabang Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) di Jawa Tengah.
Tujuannya agar semua proses berjalan legal, transparan, dan berpihak pada pekerja.
Cegah Human Trafficking
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyampaikan pentingnya kolaborasi daerah dalam membangun ekosistem pelatihan dan pemberangkatan PMI yang legal dan berdaya saing.
“Kita ingin PMI diberangkatkan dengan keahlian yang sesuai agar bukan hanya membawa uang, tapi juga keterampilan. Maka, kami dorong ada peraturan daerah dan struktur organisasi yang khusus mengurusi ini,” jelas Karding.
Ia mengungkapkan, sebagian besar PMI saat ini masih berangkat melalui jalur non-prosedural, yang rawan eksploitasi dan kekerasan.
Negara tujuan seperti Kamboja dan Myanmar bahkan menjadi tren baru penempatan ilegal, terutama melalui rekrutmen digital dan media sosial.
“95 persen yang mengalami kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang berangkat lewat calo. Kamboja, misalnya, tidak memiliki kerja sama resmi dan kebanyakan PMI di sana bekerja di judi online dan praktik scamming,” ungkapnya.
Kementerian, lanjut Karding, telah menutup sejumlah penyalur ilegal dan terus memperkuat sosialisasi pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi.
Dengan role model yang tengah disiapkan oleh Pemprov Jateng dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan perlindungan terhadap PMI semakin kuat dan kontribusinya terhadap daerah semakin optimal.
“Ini bukan sekadar ekonomi, tapi juga tentang kehormatan, keselamatan dan masa depan pekerja migran kita,” pungkas Gubernur Luthfi. (RED)
