Harga Gas Melon Sudah Stabil, Pangkalan dan Sub Pangkalan Diwanti wanti Jangan Nakal
inilahjateng.com (Jakarta)Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan sub pangkalan elpiji (LPG) 3 kg tidak nakal dalam menyalurkan gas melon ke masyarakat.
Hal ini ia sampaikan usai menginspeksi langsung sejumlah pangkalan dan sub pangkalan, yang menunjukkan harga sudah stabil serta tak ada lagi antrean.
“Harganya tadi kalau kita cek, itu pangkalan menjual ke sub pangkalan Rp 16.000 , kemudian dari sub pangkalan menjual ke masyarakat Rp 19.000, mudah-mudahan bisa begini terus,” kata Dasco di kawasan Kemanggisan, Kamis (6/2/2025).
Dasco mengimbau para sub pangkalan tidak lagi menyelundupkan atau menumpuk gas subsidi yang sempat langka belakangan ini.
“Kan sekarang sudah enggak ada pengecer, yang ada kan sub pangkalan, nah sub pangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan dan jika kemudian ternyata terbukti, melanggar tentu akan ada sanksinya,” jelas Dasco.
Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade menambahkan, harga tersebut sesuai ketetapan Pemeritah Daerah dalam Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing wilayah.
“Jadi itu yang perlu diketahui setiap kota, kabupaten maupun provinsi ada yang berbeda-beda tergantung HET yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Andre.
Sekadar catatan, Dasco bersama jajaran DPR lainnya yakni Ketua Komisi VI Anggia Ermarini , Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade dan anggota Komisi VI Kawendra Lukistian sidak ke empat lokasi pangkalan dan sub pangkalan yang berada di sekitar Kemanggisan, Jakarta Barat.
Sidak ini merupakan peninjauan usai terjadinya polemik dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji.
Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan.
Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan.
Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.
Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa.
Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa.
Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB. (RED)
