Ekonom senior UI, Faisal Basri menyebut megaproyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) bak proyek ‘kutukan’ dari Jokowi ke Prabowo. Disebut kutukan karena risikonya berat kalau dijalankan.
“Saya punya instink, pemerintahan baru nanti akan memodifikasi ibu kota (IKN) sesuai hakikat ibu kota zaman digitalisasi saat ini. Ini proyek ‘kutukan’ Jokowi jangan sampai ke Prabowo. Kalau ingin sukses, Pak Prabowo putus hubungan dengan Jokowi,” papar Faisal dikutip dari Youtube Indonesia Leader Talk (ILT), Sabtu (8/6/2024).
Menurut Faisal, proyek IKN sudah salah sejak awal. Sehingga wajar jika dalam perjalanannya banyak masalah. Saat sudah kelar nanti, pasti masih akan banyak masalah.
“Kalau awalnya salah, pengerjaan dan hasilnya kan bermasalah. Percaya deh. Sekarang mau dihentikan, sudah susah karena costnya mahal,” kata Faisal.
Awal dicanangkan megaproyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim yang nilai investasinya Rp466 triliun, masyarakat tidak banyak protes.
Karena janji Presiden Jokowi, proyek senilai Rp466 triliun itu tidak mengganggu APBN. Karena mengundang investor dengan kerja sama business to business (BtoB).
“Artinya apa, niat membangun IKN itu untuk bisnis (properti), bukan membangun peradaban,” paparnya.
Kala itu, kata Faisal, ada investor asal Jepang bernama Softbank yang siap membiayai pembangunan IKN. Belakangan, Softbank mengundurkan diri.
Ternyata ada term and condition yang diajukan Softbank yang tak bisa dipenuhi pemerintah Indonesia.
“Bahkan menurut seorang wakil Menteri yang cerita kepada saya, Pak Jokowi tidak membaca term and condition itu. Ini informasi bisa dipercaya,” kata Faisal.
Lalu apa bunyi prasyarat (term and condition) itu? Softbank meminta jaminan dari pemerintah terkait jumlah penduduk di IKN bisa minimal 5 juta jiwa dalam waktu 5 atau 10 tahun.
“Saya lupa tepatnya 5 atau 10 tahun, tapi jumlahnya harus 5 juta. Sementara menurut teman-teman IKN, target dari pemerintah sebanyak 1,9 juta orang pada 2035. Karena itu, Softbank yang siapkan dana 1 miliar dolar AS, kabur,” bebernya.
Setelah Softbank mundur, lanjut Faisal, pemerintah tetap aja menjalankan pembangunan IKN. Kali ini menggunakan APBN. Sementara investor kakap tak kunjung datang.
Adapun sejumlah konglomerat di bawah komando Sugianto Kusumah alias Aguan, membenamkan modal untuk membangun IKN diduga hanya karena keterpaksaan saja.
Karena, secara hitung-hitungan bisnis, IKN belumlah memenuhi syarat untuk dijadikan desinasi investasi jumbo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut IKN siap digunakan untuk upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di antaranya jalan tol IKN di ruas 5A, mencapai 85 persen. Sedangkan ruas 3B sebesar 83 persen, serta jalan akses bandara, 18 persen.
“Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat 14 persen, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat 10 persen,” kata Basuki di DPR, Rabu (6/6/2024).
