inilahjateng.com (Semarang) – Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng memaparkan enam prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2026.
Dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 yang digelar pada Senin (30/6/2025) di Gumaya Tower Hotel, ia menerangkan jika pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan ke enam prioritas pembangunan tersebut.
“Pertama, penguatan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan dukungan bagi petani dan nelayan serta pengelolaan pangan dari hulu ke hilir,” kata Agustina.
Kemudian prioritas yang ke dua adalah peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penanganan banjir, rob, dan pengelolaan sampah secara terpadu.
“Lalu yang ke tiga adalah pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif, seperti air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan peningkatan layanan transportasi publik ramah lingkungan,” tuturnya.
Sementara yang ke empat adalah penguatan layanan dasar di bidang sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan ruang kreativitas bagi generasi muda.
Lalu yang ke lima menurut Agustina adalah penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, pasar tradisional modern, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Dan ke enam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, berbasis riset, inovasi, dan partisipasi publik,” terangnya.
Musrenbang yang digelar Pemkot Semarang ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dalam menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Acara ini dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan masyarakat dari seluruh kecamatan.
Agustina menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah elemen utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kota Semarang ini bukan milik segelintir orang. Bukan milik saya dan Pak Iswar. Bukan milik saya dan dengan seluruh ASN yang ada di Kota Semarang, bukan. Ini milik seluruh rakyat Kota Semarang, warga Kota Semarang,” ungkap Agustina.
Sehingga pihaknya menilai semakin banyak pihak yang memberi masukan, maka akan semakin baik.
Dirinya juga mendorong seluruh pihak untuk tidak ragu menyampaikan pandangan, gagasan, maupun kritik terhadap arah pembangunan Kota Semarang.
Ia mencontohkan hasil positif dari forum public hearing RPJMD sebelumnya yang dinilai memperkaya substansi dokumen perencanaan.
Di akhir sambutannya, Agustina kembali menyinggung program bantuan dana Rp25 juta per RT per tahun yang akan dimulai Agustus 2025.
Program ini disebut sebagai langkah pemerataan pembangunan dari tingkat paling bawah. Namun, Agustina mengingatkan pentingnya transparansi.
“Semuanya harus transparan. Prosesnya transparan, proses penganggarannya transparan, dan harus ada rembug RT,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkot akan menyediakan panduan dan akses informasi agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran, sesuai regulasi, serta trik agar uang tersebut tidak dikuasai oleh orang-perorang.
“Saya sangat yakin bahwa uang 25 juta per RT per tahun ini nantinya akan membantu kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu kita meningkatkan kreativitas, membantu kita untuk mempercepat proses pertolongan kepada warga masyarakat yang ada di titik terendah,” tandasnya. (LDY)
