inilahjateng.com (Semarang) – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran mendapat tanggapan dari DPRD Kota Semarang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono berharap adanya Inpres soal efisiensi anggaran ini tidak berpengaruh pada anggaran penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak di ibu kota Jawa Tengah ini.
Ia menyampaikan dengan kondisi defisit di pemerintah pusat ini tentu akan berpengaruh pada efisiensi anggaran di pemerintah daerah.
Disebutkan, dalam Inpres tercantum efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun.
Sebanyak Rp 256 triliun dibebankan pada efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Sementara, sebanyak Rp 50 triliun akan mengurangi dana transfer daerah.
“Yang akan terkurangi dana transfer daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana keistimewaan,” kata Suharsono, Senin (10/2/2025).
Suharsono mengatakan dengan adanya Inpres tersebut maka Pemerintah Kota Semarang harus mematangkan kesiapan APBD.
Pasalnya. Pemda berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sehingga masih harus menunggu aturan teknis efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah.
“Dari Rp 50 triliun itu, masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan angka berapa, itu yang akan dilakukan efisiensi di Kota Semarang. Dana transfer dari pusat dikurangi,” ungkapnya.
Politikus PKS ini berharap, Pemerintah Kota Semarang melakukan konsolidasi seluruh anggaran sesuai aturan dan mekaniame yang berlaku. Pemerintah perlu mempertimbangkan hal-hal yang mendesak dan tidak bisa diubah.
Ia menyarankan, belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat agar tidak dikurangi.
“Misalkan, penanganan banjir, jangan satu rupiahpun karena Semarang masih cuaca ekstrem, sehingga anggaran penanganan banjir jangan dikurangi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Suharsono menyebut anggaran perbaikan jalan sebaiknya tidak diefisiensi.
Kondisi cuaca ekstrem membuat kondisi jalan berlubang semakin banyak. Hal ini perlu penanganan segera karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
“Sekarang ini kondisi jalan berlubang. Kami prihatin. Ini saja belum tertangani, bagaimana kalau smpe diefisiensi. Harapan kami, belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jangan dikurangi,” harapnya.
Sementara, lanjut Suharsono, anggaran penanganan banjir tentu saja tidak hanya dari pemerintah daerah.
Ada sejumlah proyek pemerintah pusat dalam penanganan banjir di ibu kota Jawa Tengah berupa proyek strategis nasional (PSN) atau lainnya.
“Rata-rata kegiatan yang sifatnya besar yang dilakukan pusat, kalau itu menyesuaikan kita akan menerima hasil pekerjaan saja kalau PSN, tidak ada anggaran yang dikelola pemerintah kota,” pungkasnya. (LDY)
