inilahjateng.com (Semarang) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan di Jawa Tengah sektor ekonomi banyak ditopang dari pelaku UMKM.
Sehingga ia berharap melalui IWAPI, sektor perekonomian di Jawa Tengah bisa lebih kuat dan berkembang dengan lebih baik.
“Kami berterimakasih pada IWAPI karena membantu pemerintah untuk mengembangkan dan membesarkan pengusaha perempuan apalagi perempuan ini lebih tangguh,” kata Sumarno usai membuka Rakerda IWAPI ke-3 di Wisma Perdamaian, Senin (19/8/2024).
Dengan adanya IWAPI, maka pengadaan barang dan jasa terutama di Jawa Tengah bisa dialokasikan ke anggota IWAPI yang berisi pelaku UMKM.
Nantinya jika ada kendala dari pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, maka Pemprov siap untuk memfasilitasi atas yang kendala.
“Harapan kami teman-teman IWAPI nanti juga bisa berkontribusi dalam pengadaan barang jasa pemerintah karena kita diwajibkan pemerintah pusat, APBD di alokasikan pengadaan barang jasa UMKM,” jelasnya.
Ketua DPD IWAPI Jateng, Ning Wahyu mengatakan hingga saat ini di Jawa Tengah sudah ada sekitar 3.500 anggota IWAPI dari 35 kabupaten/kota di Jateng.
Guna mengembangkan ekonomi hingga ke tingkat ranting, IWAPI Jateng merintis pembentukan IWAPI tingkat Kecamatan.
Saat ini sudah ada sembilan Kecamatan yang menjadi perintis IWAPI ditingkat ranting.
“Di Jateng ada 35 DPC dan kami kembangkan don di tingkat Kecamatan ada 9 yakni 5 di Kota Surakarta, 1 ada di Sragen, 2 ada di Kabupaten Semarang dan 1 di Kabupaten Sukoharjo,” jelas Ning.
Sementara fungsi IWAPI tingkat Kecamatan ini nantinya akan bersinergi dengan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
“Kami saat ini pengembangan ke ranting Kecamatan supaya manfaat dan fungsi IWAPI dalam membantu Pemeirntah terutama dalam membantu ekonomi bisa sampai ke paling bawah,” tuturnya.
Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi menekankan akan pentingnya mengembangkan aktivitas ekonomi hingga ke akar rumput (grassroot).
Sehingga program-program IWAPI tidak terhenti di kabupaten/kota saja.
“Artinya lebih ke grassroot atau akar rumput jadi program itu tidak berhenti di Provinsi maupun kabupaten tapi hingga ke Kecamatan karena kadang program tidak sampai ke bawah,” terang Nita. (LDY)
