inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia sebagai langkah strategis mendukung program Satu Data Indonesia.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (4/7/2025).
Dalam kerja sama ini, Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional dalam integrasi data statistik yang mencakup pengumpulan, pemanfaatan, dan pengembangan informasi untuk mendukung pembangunan daerah.
“Data adalah elemen penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Dengan kolaborasi ini, kita bisa merancang pembangunan lebih tepat sasaran,” kata Gubernur Ahmad Luthfi.
Kerja sama tersebut akan difokuskan pada tiga variabel utama yakni data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian.
Ketiga sektor itu dinilai sebagai kunci untuk mengangkat potensi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyukseskan program ini.
Selain itu, BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.
“Kerja sama ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, bahwa bukan hanya inflasi yang akan dikendalikan, tetapi juga perkembangan ekonomi wilayah. Jawa Tengah menjadi yang pertama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, penandatanganan ini menjadi tonggak awal kerja sama antara BPS RI dan Pemprov Jateng dalam memperkuat kualitas data statistik.
“Kalau datanya bagus, resep kebijakannya juga akan tepat. Jawa Tengah berkontribusi sekitar 9% terhadap PDB nasional, dan memiliki peran penting dalam sektor industri dan pertanian,” jelas Amalia.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama ini dalam menyongsong Sensus Ekonomi 2026, yang akan menjadi pemetaan lengkap aktivitas ekonomi nasional, termasuk di Jawa Tengah.
Dengan adanya MoU ini, pencatatan data ekonomi Jawa Tengah akan semakin komprehensif dan akurat, sehingga bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan berbasis data untuk kesejahteraan masyarakat. (RED)
