inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Kota Semarang menggelar silaturahmi antara Forkopimda, Forkopimcam dan seluruh partai peserta Pemilu menjelang akan dimulainya tahapan Pemilu pada 28 November 2023 besok.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan acara silaturahmi ini sengaja diadakan agar semua pihak bisa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 damai.
Pihaknya bahkan sengaja mengundang jajaran Camat dan lurah yang dinilai menjadi bagian strategis ditingkat bawah dalam mengamankan Pemilu.
“Saya minta lurah Camat hadir agar bisa tahu tentang proses pengamanan dna pendampingan karena mereka yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Ita, sapaan akrabnya, usai kegiatan silaturahmi bersama partai peserta politik di Ruang Lokakrida lantai 8 Balai Kota Ssmarang, Senin (27/11/2023).
Dalam kegiatan silaturahmi tersebut juga dipaparkan tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakmundu) hingga netralitas aparatur Sipil negara (ASN) dalam berbagai tahapan Pemilu.
“Seperti netralitas ASN ini sepertinya sepele tapi bisa jadi hal besar misalnya ada ASN yang saudaranya nyalon lalu kita nge share, like malah justru menjadi kerugian bagi ASN karena masuk ketidaknetralan,” paparnya.
Bahkan pihaknya juga baru saja melantik kepala seksi yang masih kosong ditingkat kelurahan dan kecamatan.
Tujuannya agar setiap wilayah bisa lebih kondusif dan tidka berpotensi timbul konflik karena banyaknya petugas dari kelurahan maupun kecamatan yang bisa turun ke bawah.
“Harapannya kalau satu kewilayahan komplit maka bisa mendorong Pemilu damai. Saya mendorong semua terpenuhi di wilayah kecamatan dan kelurahan. Lurah harus tahu di wilayah masing-masing seperti apa. Ini kerja gotong royong,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU juga menjelaskan dengan detail termasuk bagaimana pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dilakukan oleh Panwaslu.
“Tujuannya agar tidak terjadi masalah dan Pemilu kondusif. Apalagi Semarang masuk dalam kota yang memiliki potensi konflik nomer 1. Konflik tersebut karena money politik dan media sosial,” pungkasnya. (LDY)
