NasionalJateng

Kapolda Jateng Keluarkan Maklumat Larangan Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi

inilahjateng.com (Semarang) – Kapolda Jateng secara resmi mengeluarkan larangan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (bising / brong) di wilayah hukum Polda Jateng.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan menjelaskan isi dalam maklumat tersebut bahwa dengan mempertimbangkan maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifkasi teknis di jalan dapat mengganggu ketentraman di masyarakat maka dipertukan penegasan dan pengaturan.

“Hal tersebur dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta terwujudnya keamanan. keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” ungkap Sonny didampingi Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono dan Kasatlantas Polrestabes AKBP Yunaldi saat konferensi pers di Pos Lantas Simpang Lima, Jum’at (5/1/2024). 

Baca Juga  Polres Demak Terjunkan 200 Personel Amankan Kenaikan Isa Al-Masih

Dirinya menegaskan bagi pelaku usaha yang memproduksi, menjual, dan memperdagangkan kendaraan dermotor dan knalpot kendaraan bermotor wajib memathi peratúran perundang-undangan yang berlaku. 

“Sebagaiamana diatur dalam Peraturan Menter Lingkungän Hidup Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor,” jelasnya.

Bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya, sambungnya, tidak diperbolehkan mempergunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bising/brong).

“Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas den Angkutan Jalan Pasal 285 ayat 1 berbunyi setiap pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti Spion, Lampu Utama, Lampu Rem, Klakson, pengukur kecepatan dan Knaipor dipidana dengan pidana atau denda,” paparnya.

Baca Juga  Masa Jabatan Pj Sekda Semarang Habis, Wali Kota Siapkan Pengganti

Ia menyebut apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat tersebut, maka setiap anggota wajib melakukan tindakan yang diperuntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan adanya Maklumat ini, tentunya agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat supaya bisa menjaga Kamtibmas di wilayah kita,” pungkasnya. (BDN)

Back to top button