Keterbatasan Armada Pengangkut Air Jadi Kendala Pengiriman Air Bersih

inilahjateng.com (Semarang) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto membeberkan kendala dalam pengiriman suplai air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan adalah terbatasnya armada pengangkut air atau truk tangki.
Endro mengakui jika saat ini memang BPBD tidak memiliki armada tangki untuk mengangkut air bersih. Saat ini pihaknya mengandalkan truk tangki dari PDAM.
Namun demikian, pihak PDAM juga tidak bisa meminjamkan semua armada tangkinya karena armada digunakan untuk mengirimkan air kepada pelanggan PDAM terlebih dahulu.
“Saat ini dari PDAM hanya mengirimkan 6 armada setiap harinya untuk kami,” kata Endro, Jumat (27/10/2023).
Padahal, dana belanja tidak terduga (BTT) untuk BPBD sebesar Rp 114 juta harus habis dalam sebulan untuk pembelian air bersih dan hingga kini baru terserap 6,4 persen.
Hal ini karena terbatasnya armada tangki untuk mengangkut air bersih tersebut.
“BTT itu mekanismenya dalam satu bulan harus habis padahal yang diberikan ke kita hampir 570 tangki. Tapi baru terserap 6,4 persen karena terbatas armadanya.,” jelasnya.
Meski terkendala dengan keterbatasan armada, Endro mengatakan jika masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini Pemkot juga bekerjasama dengan pihak ketiga melalui anggaran corporate social responsibilty (CSR) untuk pemenuhan air bersih.
“Dengan adanya situasi kekeringan ini para CSR semakin meningkat membantunya mulai dari Pertamina, PLN, Indonesia Power, Si Gesit dan pihak ketiga lainnya,” bebernya.
Sementara saat ini Kecamatan yang masih rutin meminta kiriman air bersih antara lain Kecamatan Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan dan Gunungpati.
Keempat kecamatan tersebut hampir setiap jari mendapat kiriman air bersih dari BPBD.
Endro mengaku akan melakukan evalusi terkait ketersediaan armada tangki air bersih. Pasalnya, armada tersebut dinilai memiliki banyak fungsi selain untuk pengiriman air bersih saat bencana kekeringan melanda seperti saat ini.
“Kita akan evaluasi. Jadi tidak selalu mengandalkan pihak lain seperti saat pemadaman di TPA Jaribarang kemarin, tangki itu dibutuhkan 24 jam dan di Dinas itu yang punya PDAM, Disperkim, DPU, DLH,” paparnya.
Pihaknya berencana akan menganggarkan untuk pembelian armada tangki pada anggaran 2024. Pasalnya, armada tangki ini dinilai memiliki urgensi yang tinggi.
“Rencananya kami akan membeli tangki tapi anggaran tahun depan bukan BTT. BTT ini untuk kebencanaan saja seperti rumah roboh karena tanah longsor, angin puting beliung, banjir dan kekurangan air ini dampak bencana kekeringan,” pungkasnya. (LDY)