inilahjateng.com (Semarang) – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono meresmikan soft launching Model Pengembangan Kawasan Berbasis Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Perairan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jumat (11/10/2024).
Menteri Trenggono menyampaikan, dengan adanya program rehabilitasi kawasan pesisir di Morodemak ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
Apalagi program ini akan menjadi pilot project nasional, yang nantinya bisa diterapkan diseluruh kawasan pesisir di Indonesia.
Program rehabilitasi ini adalah memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan laut melalui pengelolaan hasil sedimentasi.
Diketahui sedimentasi di kawasan Morodemak sudah sangat tinggi, bahkan jika air surut, perahu nelayan tidak bisa berlabuh karena tingginya sedimentasi di muara sungai.
Alhasil nelayan harus memutar jalur agar bisa masuk ke muara sungai dan mengakibatkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi boros yang berdampak pada penghasilan nelayan yang menurun.
“Sehingga dengan program ini kita keruk sedimentasi dan kita manfaatkan untuk membuat pemecah ombak sehingga abrasi dapat teratasi. Karena sedimentasi tinggi ini datang dari abrasi. Abrasi ini juga merusak mangrove yang berfungsi juga sebagai penangkal abrasi,” jelas Trenggono.
Dia mengatakan, dalam pelaksanaan pengelolaan sedimentasi, KKP telah menyusun lokasi prioritas dan mendetailkannya pada dokumen perencanaan.
Sedimentasi yang menurunkan daya dukung ekosistem pesisir harus segera diatasi agar tidak merusak fungsi ekosistem.
Pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen berkelanjutan ini merupakan salah satu implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2023.
“Kami mengembangkan kawasan dengan konsep rehabilitasi, penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries, edu-mangrove, serta kuliner berbasis tangkapan lokal,” bebernya.
Trenggono juga menekankan pentingnya pengelolaan sedimentasi di perairan Morodemak, terutama di Muara Sungai Tuntang Lama, yang mengalami sedimentasi berat dan mengganggu aktivitas nelayan.
Kondisi eksisting yang mencakup gosong pasir sepanjang 800 meter, alur kapal yang terganggu, serta rob dan land subsidence menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini.
“Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi nelayan yang selama ini terkendala sedimentasi dan rob. Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan ini juga diharapkan menjadi pemulihan ekonomi melalui sektor wisata dan kuliner terpadu,” tuturnya.
Dia pun berharap pengembangan kawasan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan dan menjamin kelestarian ekosistem laut.
Pengembangan kawasan ini akan berlangsung selama lima tahun, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo menambahkan, dalam acara soft launching ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan.
“Perairan Morodemak dan sekitarnya merupakan kawasan prioritas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 208 Tahun 2023. Kondisi sedimentasi yang berat di kawasan ini mengancam alur kapal ikan dan mengakibatkan abrasi serta rusaknya ekosistem mangrove dan tambak,” kata Victor.
Pengembangan kawasan ini merupakan langkah awal dalam pengendalian sedimentasi di laut dan rehabilitasi kawasan pesisir.
KKP telah menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan bersama Tim Universitas Diponegoro yang saat ini sedang diimplementasikan dengan strategi utama revitalisasi fungsi ekologis, ekonomis dan sosial.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan sedimentasi, abrasi, serta bencana rob dan sea level rise yang mengancam kawasan pesisir Morodemak,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kolaborasi, KKP menggandeng pihak-pihak seperti PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina (Persero), dan mitra lainnya yang turut serta dalam program CSR untuk mendukung pengembangan kawasan ini.
“Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan kawasan Morodemak dapat menjadi contoh inovatif dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara berkelanjutan. Pemerintah berharap bahwa upaya ini akan berdampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan petambak di sekitar kawasan,” terangnya.
Sementara, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih mewakili masyarakat demak, karena di wilayah Pesisir memiliki potensi besar sumber tankapan perikanan namun terkendala tantangan lingkungan yang signifikan.
Yakni salah satunya masalah sedimentasi, yang berdampak pada akses pelayaran kapal nelayan, dan imbasnya pada kesejahteraan masyarakat.
“Karena bisa memperpanjang lamanya waktu tempuh pelayaran kapal saat melaut dan juga tentunya menambah biaya bahan bakar kapal,” ucap Nana.
Selain itu, kata Nana, masalah berupa penurunan muka tanah, dan rob tersebut juga membuat masyarakat kehilangan lahan, dikenal dengan tanah musnah.
“Semoga dengan adanya program rehabilitasi di Morodemak ini bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat yang sebagian besar sebagai nelayan dan petambak,” tandasnya. (LDY)
