inilahjateng.com (Rembang) – Komisi B DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rembang, Selasa (4/2/2025).
Kunjungan dilakukan untuk menggali permasalahan kemiskinan dan mendiskusikan solusi strategis.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendapa Rembang, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Hartini, menegaskan, Rembang masih masuk dalam 10 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini.
Kemiskinan Berkurang, Tapi Masih Jadi PR Besar
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di daerahnya memang telah mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Rembang tercatat 14,02 persen.
Angka ini sudah mengalami penurunan dari 19,28 persen pada 10 tahun lalu, bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, turun sebesar 0,15 persen.
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan. Namun, sebagai daerah di ujung timur pantura Jateng, Rembang masih membutuhkan dorongan kuat dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Bupati Hafidz.
Strategi Pemerintah: Investasi dan Petani Milenial
Untuk mengatasi kemiskinan, Pemkab Rembang telah berupaya menarik investor guna membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Bupati Hafidz menekankan bahwa keberadaan investasi tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga menggerakkan sektor usaha melalui program CSR untuk membantu penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Pemkab Rembang juga serius mengembangkan sektor pertanian dengan mendorong petani milenial.
Program ini membidik pemuda usia 20-30 tahun agar tetap tertarik bertani dan mengolah lahan yang cukup luas di Rembang.
“Kendala utama saat ini adalah kurangnya penggarap dan nilai jual hasil tani yang belum maksimal. Kami berharap Komisi B bisa membantu menghadirkan distributor dan pengolahan hasil pertanian di Rembang,” ujar Bupati Hafidz.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masih Jadi Perhatian
Selain membahas investasi dan sektor pertanian, Bupati Hafidz juga menyoroti masalah rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih banyak ditemui di Rembang.
Selama tahun 2022, program bedah RTLH telah dilakukan di lima kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu Pancur, Pamotan, Sarang, Kragan, dan Sumber, dengan total 104 unit rumah telah direnovasi.
Namun, masih ada sekitar 500 RTLH yang perlu mendapatkan perhatian.
“Ini baru di lima kecamatan yang menjadi percontohan. Di kecamatan lain masih banyak RTLH yang perlu dibantu. Kami terus berupaya mengintervensi wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
DPRD Jateng Siap Bawa Aspirasi ke Pemprov dan Pusat
Menanggapi berbagai permasalahan yang dipaparkan oleh Pemkab Rembang, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Hartini, menegaskan bahwa pihaknya akan serius membawa permasalahan ini ke tingkat provinsi dan pusat.
“Kami akan menjadikan persoalan ini sebagai kajian serius di Pemprov dan DPR RI, agar ada intervensi lebih kuat dalam menanggulangi kemiskinan di Rembang,” ungkapnya.
Selain itu, Sri Hartini juga berkomitmen untuk menjalin jejaring di DPR guna membantu iklim usaha di Rembang, serta menyoroti masalah ketahanan pangan sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan mendorong kebijakan yang bisa memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Rembang,” tutupnya.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan program pengentasan kemiskinan di Rembang bisa mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi dan pusat, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (RED)
