inilahjateng.com (Purworejo) – Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo dan Magelang.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi serta memperkuat draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menegaskan langkah ini penting guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar permasalahan kemiskinan di daerah.
Kemiskinan Tak Sekadar Angka
Saat berdiskusi dengan Pemkab Purworejo, Pj. Sekda RA. Kurniawan mengungkapkan, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun perubahan tersebut belum signifikan.
Ia menekankan kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” ungkap Kurniawan, Kamis (6/2/2025).
Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
Tantangan Mentalitas Penerima Bantuan
Berbeda dengan Purworejo, di Kabupaten Magelang, tantangan utama dalam menurunkan angka kemiskinan adalah mentalitas masyarakat yang masih bergantung pada bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi, menyebut, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan pelatihan keterampilan kerja, sebagian masyarakat masih lebih nyaman sebagai penerima bantuan.
“Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya pelatihan keterampilan kerja, tetap saja ada mindset dari masyarakat yang lebih nyaman sebagai penerima bantuan,” ujar Nanda.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Perbaikan Data dan Program Graduasi
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zaenudin, menegaskan berbagai kendala di lapangan harus segera ditindaklanjuti, termasuk perbaikan data penerima bantuan sosial.
“Setelah data diperbaiki, maka selanjutnya dilakukan social protection dengan program PKH menjadi solusi utama dalam penanganan kemiskinan. Selanjutnya, adanya upaya graduasi penerima manfaat dan pemberdayaan perlu diperkuat,” jelas Zaenudin.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Apresiasi untuk OPD, Jateng Harus Bangkit
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, mengapresiasi semangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Purworejo dan Magelang dalam menangani kemiskinan.
Ia optimistis Jawa Tengah mampu keluar dari zona kemiskinan dan mengejar ketertinggalan dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Semangat yang luar biasa ini harus kita buktikan jika Jawa Tengah bisa keluar dari zona kemiskinan. OPD Jateng sangat luar biasa, terbukti dari kehadiran lengkap Bappeda, Dinsos, Disnaker, Pendidikan, Biro Kesra, Dinkes, dan hampir semua mitra kerja Komisi E dalam kunjungan ini,” pungkas Messy.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. (RED)
