inilahjateng.com (Jakarta) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI untuk optimalisasi Anggaran Tahun 2026.
Apresiasi ini diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Hal tersebut juga sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis LKPP dalam mendorong efisiensi belanja negara melalui transformasi digital pengadaan barang/jasa.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara tepat guna, berdampak, dan transparan, tanpa menurunkan kualitas kinerja.
“Sistem pengadaan kita kini telah mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui TKDN, serta menampung produk ramah lingkungan. Saat ini, Katalog Elektronik Versi 6 sudah memuat produk-produk seperti kertas daur ulang, tinta printer, lampu LED, dan perabotan berlabel Green Product,” jelas Hendi.
Mantan Wali Kota Semarang itu juga menambahkan, LKPP terus memperkuat sistem pengadaan digital yang akuntabel dan inklusif, sejalan dengan amanat Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait prioritas pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi percepatan digitalisasi sistem pengadaan yang dilakukan LKPP.
Menurutnya, meski masih terdapat tantangan di daerah tertinggal, sistem yang dibangun telah mampu menciptakan pertumbuhan kinerja yang lebih efisien dan transparan.
“Komisi XI mendorong peningkatan partisipasi UMK-K dari 42% saat ini, serta pentingnya sinergi antara anggaran 2026 dan inovasi pengadaan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tutur Hekal.
RDP ini juga menegaskan peran penting LKPP dalam mengawal pengelolaan sepertiga dari total APBN yang dibelanjakan melalui sistem pengadaan barang/jasa.
Dengan perencanaan yang terukur dan sistem digital yang semakin matang, diharapkan belanja negara ke depan dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti pengurangan, tapi bagaimana kita menyusun perencanaan anggaran yang cerdas, transparan, dan terukur,” tutup Hekal. (RED)
