inilahjateng.com (Semarang) – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin menawarkan banyak program perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Selain itu, program perbaikan tata kelola pemerintahan dari paslon Agustin-Iswar lebih variatif dan implementatif.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ronny Maryanto selaku Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2024).
“Dari kedua pasangan calon memunculkan beberapa gagasan program. Kalau kami melihat dari paslon 01 (Agustin – Iswar), upaya perbaikan tata kelola pemerintahan lebih banyak daripada 02 (Yoyok – Joss),” ucap Ronny.
Ronny mengatakan program tata kelola pemerintahan yang ditawarkan pasangan calon 02 (Yoyok – Joss) cenderung normatif.
Sedangkan paslon 01 (Agustina – Iswar) memiliki banyak trobosan dan inovasi, yang cukup menarik adalah Musrenbang RT karena akan ada dana bantuan operasional kas RT Rp25 juta per tahun.
“Untuk dana RT itu sendiri, menurut kami dimungkinkan untuk direalisasikan dengan perubahan skema penganggaran,” jelasnya.
Dia meminta harus ada upaya perubahan yang dilakukan Agustina maupun Yoyok, utamanya dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Agustina memiliki Iswar sebagai wakil yang sangat berpengalaman dalam dunia birokrasi. Sedangkan di paslon 02, keduanya merupakan anggota legislatif yang juga paham bagaimana kinerja birokrasi yang mereka awasi,” bebernya.
Agustin dan Yoyok, menurut Ronny, memiliki kelebihan dalam hal legislasi, anggaran, pengawasan, membuat kebijakan, serap aspirasi, serta menampung usulan dari masyarakat.
“Namun dari sisi calon wakil wali kota. saya kira Iswar memiliki kemampuan dalam hal birokrasi yang bisa melengkapi Agustina sementara Joko Santoso statusnya sama-sama seorang legislator seperti Yoyok,” terangnya.
Lalu terkait tujuan utama diadakannya dana RT, Ronny mengatakan hal tersebut adalah upaya Agustin – Iswar untuk melakukan pemerataan pembangunan agar bukan hanya lingkungan tempat tinggal pejabat saja yang dibangun, namun juga seluruh wilayah.
“Soal pembangunan kebanyakan terfokus di satu tempat yang notabene dekat dengan tempat tinggal para pejabat. Nah dengan dana RT ini bisa membuat pemerataan pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Konsep dana RT sendiri adalah berupa fasilitasi program. Hal ini berbeda dengan dana aspirasi dari anggota DPRD.
Dana RT memberi kepastian dana yang pelaksana anggarannya adalah kelurahan, sehingga programnya bisa terarah.
“Namun pelaksanaannya harus didahului dengan perencanaan yang baik agar realisasinya terarah secara spesifik,” tegas Ronny.
“Maka disini, yang dituntut untuk akuntabel atau transparan adalah pihak kelurahan, agar masyarakat di tingkat RT paham terkait bagaimana realisasi dana RT ini,” tambahnya.
Terkait transparansi, Ronny membandingkan paslon 01 dan 02. Menurut Ronny, Paslon 01 itu program transparansinya lebih teknis serta lebih implementatif.
“Peningkatan status dari zona integeritas, WBK, sampai WBBM ini ditawarkan oleh paslon 01,” ujarnya.
Membuat zona integeritas bisa dikatakan adalah status yang mudah dicapai. Ronny berpendapat seharusnya kedua paslon bisa melakukan itu.
“Hanya paslon 02 hanya membatasi di zona-zona tertentu, tidak di semua zona. Seharusnya semua zona ditargetkan menjadi zona integeritas dan naik levelnya menjadi WBK atau WBBM,” ungkapnya.
Paslon 01 sekali lagi lebih implementatif, menurut catatan Ronny, ada 10 program perbaikan tata Kelola. Sementara paslon 02 ada 7 tawaran prgram.
Paslon 01 memang saling melengkapi antara legislator dan birokrat. Lalu paslon 02 keduanya adalah legislator sehingga mungkin dirasa kurang variatif.
Meski begitu, Ronny berharap keduanya bisa mengimplementasikan visi dan misinya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya berharap kepada keduanya bisa merealisasikan visi dan misinya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Semarang,” pungkasnya. (LDY)
