inilahjateng.com (Jakarta) – Dalam upaya memastikan penggunaan anggaran negara yang lebih transparan dan akuntabel, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong peningkatan ekosistem pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, harus sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan pentingnya inovasi dan pengawasan ketat dalam sistem pengadaan barang/jasa guna menutup celah praktik korupsi.
“Peningkatan sistem pengadaan barang/jasa sangat penting agar transparansi dan efisiensi dapat terwujud. Dengan begitu, permasalahan atau celah yang memungkinkan adanya praktik korupsi bisa diminimalkan,” ujar Sarah, Senin (10/3/2025).
Optimalisasi Teknologi untuk Pencegahan Korupsi
Seiring perkembangan teknologi, Sarah juga menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), machine learning, dan integrasi data dalam proses pengadaan.
Teknologi ini memungkinkan analisis mendalam terhadap data pengadaan, tren belanja, serta harga barang, baik lokal maupun impor, sehingga dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Sistem yang dikembangkan LKPP, seperti Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memonitor dan mengoreksi rencana pengadaan barang/jasa pemerintah,” tambahnya.
Dengan keterbukaan informasi ini, publik dapat berperan sebagai pengawas dalam proses belanja negara, sehingga semakin mempersempit ruang bagi tindakan penyimpangan.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengadaan
Selain transparansi, efisiensi dalam pengadaan juga menjadi perhatian utama LKPP.
Sarah mengingatkan, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) harus mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia (SDM), agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
“Inilah tantangannya. Para pelaku pengadaan harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya. Kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini,” ujarnya.
Sementara itu Kepala LKPP RI Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E, M.M mengatakan, melalui pendekatan yang lebih strategis dan penggunaan teknologi yang canggih, diharapkan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lebih kredibel dan efektif.
“LKPP terus mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mendukung sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Hendi, panggilan akrabnya. (RED)
