inilahjateng.com (Semarang) – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah (Jateng) mengambil langkah strategis dalam mencegah radikalisme dan intoleransi di lingkungan perguruan tinggi.
Langkah tersebut diwujudkan dengan pertemuan yang digelar bersama perguruan tinggi swasta (PTS) seluruh Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa, Selasa (18/2/2025).
Pada pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara LLDIKTI Wilayah VI dengan berbagai asosiasi seperti Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani).
Plt Kepala LLDIKTI Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Bhimo Widyo Andoko menegaskan pentingnya sinergi antara PTS dan kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Nanti menargetkan atau men-challenge program-program di 2025 itu kita bisa sinergi dan satu langkah. Walaupun mungkin ini tantangan ke depannya berat ya, dengan komitmen tadi harapannya bisa sinergi bersama,” jelasnya.
Dirinya menyebut, langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif melalui program-program seperti pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan tindakan intoleransi.
“Karena kampus-kampus banyak sekali yang teridentifikasi anti toleransi, ini (komitmen) adalah usaha kami di LLDIKTI Wilayah VI untuk mensinergikan satu gerakan kita anti intoleransi,” tuturnya.
Ia menekankan kampus memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa, sehingga penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan harus terus dilakukan.
LLDIKTI juga akan bekerja sama dengan kepolisian untuk turun langsung ke kampus dan lingkungan sekitar dalam menangani tindakan intoleransi.
“Ke depan kita menjamin bahwa anak-anak kita yang berkuliah di kampus-kampus kita ini bisa aman, bisa aman dan nyaman berada di kampus tanpa ada tadi ada ada gangguan dalam intoleransi,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Yayasan Persadani Jateng, Sri Puii Siswo Mulyanto, menambahkan kampus merupakan tempat yang rawan terpapar radikalisme dan terorisme.
Menurutnya, aksi intoleransi di perguruan tinggi sudah teridentifikasi sejak lama, bahkan sejak tahun 1990-an.
“Karena itu (tindakan terorisme) sudah lama, bahkan dulu di salah satu kampus swasta malah dosennya terpapar. Berarti kampus ini memang rawan ke arah situ (tindakan intoleransi),” ungkapnya.
Ia menjelaskan, motif tindakan intoleransi di kalangan mahasiswa dan dosen beragam, dengan salah satu pemicunya adalah masalah kebijakan pemerintah dan perilaku pejabat yang korup.
“Intelektual mahasiswa itu membutuhkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekritisannya di dalam melihat situasi yang terjadi di negeri ini. Maka salah satu pemantik biasanya itu juga para perilaku pejabat negara yang korup. Makanya memang dunia terorisme ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari masalah negara,” pungkasnya. (BDN)
