inilahjateng.com (Jakarta) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan keberhasilan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemprov Jateng yang dinilai sangat baik berkat penerapan sistem merit.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Sistem merit di Jateng tahun 2023-2025 mendapat nilai 340,5 dengan predikat sangat baik,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, sistem merit yang digunakan mencakup delapan aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, hingga sistem informasi.
Dengan capaian ini, Jateng mendapat izin mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama melalui talent pool, tanpa harus melalui seleksi terbuka.
Saat ini, total ASN Pemprov Jateng berjumlah 47.432 orang, yang terdiri dari 31.298 PNS dan 16.134 PPPK.
Selain itu, masih ada pegawai non-ASN yang bekerja di bidang kebersihan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga pengemudi.
Luthfi menegaskan, penyelesaian status pegawai non-ASN dilakukan dengan enam prinsip utama yakni tanpa pemberhentian sepihak, tidak ada pengurangan, proporsional, adil, tidak menambah pegawai non-ASN baru, serta tidak membebani anggaran daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, RDP ini merupakan bagian dari agenda mendengar langsung kondisi dan capaian pemerintah daerah, termasuk pengelolaan kepegawaian dan penyelesaian tenaga honorer menjadi PPPK. (RED)
