inilahjateng.com (Solo) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Solo Raya menggelar demo di Kantor DPRD Solo, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo, Rabu (19/2/2025).
Peserta aksi melakukan orasi dan meminta bertemu ketua DPRD Solo.
Sempat terjadi ketegangan, saat sejumlah mahasiswa menaiki tangga Ruang Paripurna DPRD Solo antara massa dengan aparat keamanan.
Beruntung aksi tersebut bisa segera diredam karena kedua belah pihak sama-sama menahan diri dan saling menenangkan massa.
Aksi mahasiswa dimulai dari sekira pukul 14.30 WIB dan berakhir sekira pukul 18.00 WIB saat perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap dan ditandatangani oleh anggota DPRD Solo.
Koordinator aksi Syaifullah mengatakan, aksi diawali dengan jalan mundur ke Kantor DPRD Solo yang sebagai simbol jika bangsa terus mengalami kemunduran.
Sehingga diharapkan kebijakan yang pro rakyat dan kebijakan yang dinilai sudah dari menyeleweng dari kebenaran bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan.
“Aksi hari ini sebagai salah satu bentuk bahwa Solo Raya tidak akan diam jika ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Kita akan terus melawan, kita akan terus bergerak jika ada aparat sudah seenak membuat peraturan yang menyeleweng daripada kebenaran,” kata Syaifullah kepada awak media, di Kantor DPRD Solo, Rabu (19/2/2025).
Dalam aksi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘INDONESIA GELAP’, Tagar Indonesia Gelap tengah ramai di media sosial, hingga dikomentari Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Luhut, kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Pernyataan itu juga dikomentari oleh Syaifullah.
“Sekarang teman-teman bisa melihat bersama, bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Jika pak Luhut mengatakan Indonesia bukan Indonesia yang gelap, lantas apa yang gelap? Generasi bangsa ini mau dibawa kemana kalau kondisi bangsa terus seperti ini,” ucapnya.
Syaifullah juga berbicara terkait tagar kabur aja dulu.
Dia menilai hal itu muncul karena kebijakan pemerintah saat ini masih terpengaruh oleh pemerintah sebelumnya.
“Pemerintah saat ini belum berdiri, masih belum berdiri sendiri, masih terpengaruhi dan masih terus melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat,” terangnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyerukan diantaranya Cabut Instruksi Presiden (Jupres) Nomor 1 Tahun 2025, Tolak RUU Polri, Sahkan RUU Masyarakat Adat, Desak Prabowo Keluarkan Perpu Perampasan Aset, serta Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen.
“Selama tuntutan kita tidak tercapai, kita siap datang dengan penuntutan kedua kalinya dengan massa yang lebih banyak,” tandasnya. (DSV)
