inilahjateng.com (Semarang) – Program Universal Health Coverage (UHC) yang digagas Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kota Semarang harus ada kajian ulang.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu usai Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Paripurna, Selasa (30/4/2024).
Ita, sapaan akrabnya, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian ulang terhadap program UHC agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Kota Semarang untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.
Ia meminta adanya inovasi dari UHC. Pasalnya, sesuai laporan dari Ditektur RSUD KRMT Wongsonegoro, saat ini ada aturan dari BPJS yang terbilang cukup rumit. Sehingga dengan adanya UHC bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak bisa tercover oleh BPJS.
“Saya meminta laporan dari RSWN apa saja yang harus disiapkan jika aturan lebih sulit maka BPJS ini bisa dikonversi ke UHC,” kata Ita.
Meski demikian, ia meminta agar program UHC ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun program UHC ini tetap menjadi prioritas karena merupkan pelayanan dasar.
“Misalnya Dinkes akan melakukan kolaborasi dengan DLH dan ibu rumah tangga untuk pilah sampah sehingga uang hasil pilah sampah bisa digunakan untuk membayar BPJS, jadi tidak memberatkan keuangan daerah juga,” tuturnya.
Menurutnya, jika memang harus mengambil lebih banyak dari keuangan daerah, maka harus dipilah kebutuhan yang diperlukan dan harus disinkronkan antara kebutuhan BPJS dengan UHC.
“Saya minta dijelaskan serigid apa BPJS yang saat ini. Misalnya ini BPJS menerapkan aturan dalam sebulan hanya menerapkan operasi katarak 8 kali tapi kan masyarakat kita 1,7 juta jiwa misal 1 persennya saja tetap saja tidak bisa. Otomatis jika BPJS tidak bisa maka harus diubah ke UHC,” bebernya.
Sehingga, lanjut Ita, kajian terhadap UHC harus diakukan agar bisa menjangkau semua masyarakat tetapi tidak terlalu membebani keuangan daerah.
“Harus benar-benar dikaji. UHC sangat dibutuhkan masyarakat,” tandasnya. (LDY)
