Salah satu ekses negatif sistem demokrasi langsung, adalah biaya atau modal politik yang besar.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebutkan, modal kampanye untuk memenangkan satu kursi dalam Pemilihan Legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai 40 milyar rupiah.
Tingginya biaya atau modal politik ini, menurut publik dan warga net (netizen), berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan dan tata kelola negara.
Publik menilai, tingginya biaya pemenangan, membuat politisi dan legislator terpilih, berupaya “balik modal” dalam waktu singkat.
Kondisi ini berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) dan DPR.
Indikator Politik Indonesia, salah satu lembaga survei politik, merilis data pada 4 Juli 2023 lalu.
Berdasarkan survei, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR hanya sebesar 65,3% dan 68,5%.
Mirisnya, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, angka tersebut meningkat dibandingkan periode Juni 2022.
Tahun lalu, kepercayaan publik kepada parpol dan DPR mentok di angka 56,6% dan 62,6%.
Muncul kekhawatiran, rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR, akan menurunkan antusiasme dan partisipasi publik dalam pemilihan umum (Pemilu).
Padahal, partisipasi publik dan masyarakat dalam demokrasi merupakan kekuatan dalam kontrol kekuasaan.
Partisipasi aktif pemilik suara dalam pemilu, akan mencegah munculnya oligarki sipil dan penguasaan institusi demokrasi oleh sebagian kelompok elite (Parvin 2018).
Realitas politik dan demokrasi tersebut di atas melatarbelakangi munculnya inovasi dan pemanfaatan teknologi di sektor politik dan pemilu.
Beberapa kelompok masyarakat secara aktif berkontribusi menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Salah satunya melalui rilis aplikasi teknologi bernama MenangPemilu2024.
MenangPemilu2024 hasil insiatif masyarakat terkait efisiensi dan penurunan biaya kampanye atau ongkos politik.
MenangPemilu2024 adalah layanan teknologi berbasis pengolahan gambar dan sistem informasi yang dapat diakses berbagai perangkat.
Sasaran pengguna MenangPemilu2024 adalah pemilih dan pemilik suara (voters), calon legislator (caleg), kandidat pemimpin daerah, calon presiden, serta partai politik.
Dengan aplikasi ini, voters dapat mengakses informasi detail, serta program kerja dan janji politik dari seluruh kandidat.
Baik itu calon legislatif di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Maupun calon eksekutif yang mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden.
MenangPemilu2024 menyiratkan harapan terciptanya mekanisme check and balances berbasis teknologi.
Rahmat Hidayat, selaku pendiri (Founder) MenangPemilu2024, menyatakan netralitas dan jaminan ketiadaan konflik kepentingan dan pragmatisme politik dari pendiri, karyawan, engineers, termasuk investor.
Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyatakan, MenangPemilu2024 murni produk teknologi karya anak bangsa, dengan tujuan menjaga nilai kejujuran dan keadilan sistem pemilu, politik, dan demokrasi di Indonesia.
Rahmat menambahkan, aplikasi MenangPemilu2024 hadir dalam rangka perwujudan kampanye politik dua arah. Voters dapat menggunakan aplikasi ini untuk menyatakan dukungan, serta menyampaikan keinginan, usul, pendapat, dan suaranya secara langsung kepada kandidat.
“Melalui aplikasi ini, pada kandidat seharusnya mampu merancang program kerja, sesuai aspirasi voters dan masyarakat yang ia wakili, ketika terpilih nanti,” ujar Rahmat.
Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan untuk efektivitas dan efisiensi. Jutaan aplikasi dan teknologi tepat guna, menghadirkan disrupsi atau perubahan cara hidup manusia.
Adaptasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk terus bertahan, bertumbuh, dan berkembang melintas zaman.
Menisbikan dan menihilkan teknologi, (bisa) menjadi pembuka pintu kolonialisme dan imperialisme gaya baru.
Untuk itu, demi Terus Melaju Untuk Indonesia Maju, bangsa Indonesia wajib memanfaatkan teknologi dan inovasi di segala bidang.
Termasuk teknologi yang mampu mendukung terbentuknya pemerintahan yang konstitusional, hingga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh anak bangsa. [***]
