Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mereka usut bukanlah sebuah tindakan kriminal. Hal ini merespon kabar laporan Ghufron kepada Bareskrim Polri.
“Kalau seseorang dilaporkan ke sana berarti berbuat kriminal, apakah kami dewas ni berbuat kriminal?,” ujar Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2024).
Tumpak sangat menyangkan tindakan Ghufron melaporkan ke Bareskrim Polri. Apalagi, KPK di era pimpinan Firli Bahuri Cs terlalu banyak masalah.
“Terang saya katakan saya juga lama di KPK, inilah yang paling tidak mengenakan, inilah kejadian-kejadian yang sekarang ini periode sekarang ini tidak sangat mengenakan,” katanya.
Menurut Pria yang mengabdi ke KPK sejak tahun 2003 ini atau setahun setelah KPK didirikan, puncak tidak mengenakannya itu ketika dirinya dilaporkan oleh Ghufron ke korps Bhayangkara tersebut.
“Saya orang KPK yang pertama, saya jujur saja mengatakan ini, tidak mengenakan, sekian tahun kita sudah bekerja di KPK ini, kalau saya dipanggil polisi itu lah pertama kali aku di dengar oleh polisi,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Polri, Senin (6/5/2024) dua pekan lalu.
“Saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada 6 Mei 2024 ke Bareskrim,” kata Ghufron kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).
Ia menjelaskan, laporan ke pihak kepolisian terkait pelanggaran etiknya yang diusut oleh Tumpak Panggabean Hatorangan Cs.
Ghufron melapor Dewas terkait dua pasal pelanggaran pidana yaitu 421 dan 310 KUHP. Salah satunya, pencemaran nama baik.
“421 KUHP, adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan,” ucapnya.
Untuk diketahui, pada hari ini, Dewas KPK menunda sidang putusan pelanggaran etik Ghufron hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
Hal ini untuk menghormati putusan sela majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta Dewas KPK menunda pemeriksaan pengusutan pelanggaran etik Ghufron.
Sidang etik bakal dilanjutkan nanti, menunggu keputusan tetap majelis hakim PTUN atau ada putusan yang membatalkan gugatan Ghufron ke PTUN.
