News

Netanyahu Gelar Rapat Darurat Usai Putusan ICJ


Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat darurat melalui sambungan telepon dengan para menteri utama dan jaksa agung, menyusul keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negara Zionis itu menghentikan operasinya di Rafah.

Agenda rapat darurat tersebut dimulai pada Jumat (24/5/2024) pukul 17.00 waktu setempat, menurut laporan portal berita Israel Ynet seperti dikutip Sputnik News.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Menteri Kehakiman Yariv Levin, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Katz, Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengikuti rapat darurat tersebut.

ICJ pada Jumat memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, kota di Jalur Gaza selatan.

Baca Juga  DPRD Jepara Ajukan Hak Interpelasi Soal Kebangkrutan BJA

“Israel harus segera menghentikan serangan militernya atau tindakan lain apa pun di wilayah Rafah yang dapat berdampak pada kelompok Palestina di Gaza, kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Ketua Hakim ICJ Nawaf Salam.

Perintah tersebut dibacakan Salam atas tindakan sementara tambahan yang diminta Afrika Selatan dalam kasus genosida yang sedang berlangsung, terhadap Israel.

ICJ mengatakan perubahan perintah dari yang dikeluarkan pada 28 Maret 2024, mempertimbangkan perubahan keadaan akibat serangan di Rafah, tempat pengungsi Palestina berlindung dari perang.

Menurut badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 800 ribu orang telah meninggalkan kota tersebut akibat invasi darat.

Baca Juga  MAKI Desak RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum Jokowi Lengser

Keputusan itu mengatakan bahwa Israel belum cukup mengatasi dan menghilangkan kekhawatiran yang timbul akibat operasi militernya di Rafah.

ICJ juga meminta Israel menjaga perbatasan Rafah tetap terbuka untuk akses tanpa hambatan terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pengadilan yang berada di bawah naungan PBB itu juga memerintahkan Tel Aviv untuk menyerahkan laporan tentang tindakan yang diambil berdasarkan perintah terbaru dalam waktu satu bulan.

 

Back to top button