inilahjateng.com (Jepara) – Penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jepara, menjadi pekerjaan rumah bersama.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko pada rapat koordinasi (rakor) menjaga kondusifitas pasca Pilkada, antara Forkopimda dengan Forkopincam Se-Kabupaten Jepara dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (5/12/2024) di salah satu restoran di Bandengan.
“Kita prihatin partisipasi turun 20 persen. Pada Pemilu dan Pilpres lalu 85 persen, Pilkada ini tinggal 65 persen,” kata Edy Sujatmiko.
Dia menyebut, slogan yak uwik yak obos (tidak ada duit, tidak nyoblos), masih berpengaruh terhadap motivasi pemilih untuk menggunakan suaranya.
Pendidikan politik untuk mewujudkan demokrasi yang baik, kaya dia, menjadi PR bersama supaya ke depan Pemilu berbiaya murah dapat diwujudkan.
“Ini bukan hanya tanggung jawab KPU. Money politics harus dimitigasi bersama. Karena kalau kita berhasil mewujudkan demokrasi berbiaya murah, itu akan cepat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Sementara itu, Kapolres Jepara Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, Pilkada 2024 di Jepara berlangsung kondusif, sejuk, dan tanpa gesekan.
“Kalau masih ada residu akibat beda pilihan, segera kembalikan ke persatuan. Forkopincam harus menjalankan cooling system. Jadilah fasilitator dan mediator. Deteksi potensi persoalan. Kalau diperlukan, ambil langkah untuk menyelesaikan. Jaga terus kondusifitas ini, apalagi sudah menjelang perayaan Natal dan tahun baru yang sangat membutuhkan situasi kondusif” kata Wahyu Nugroho.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso mengatakan, Pilkada 2024 berhasil dilaksanakan secara kondusif, tapi dengan keprihatinan.
Keprihatinan dimaksud di antaranya karena rendahnya partisipasi pemilih, money politics, dan netralitas.
“Saya harap catatan negatif ini bisa kita kelola sebaik mungkin agar pada tahun 2029 mendatang, sudah tidak terdengan lagi money politics hingga isu terkait netralitas ASN, petinggi dan perangkat desa, serta TNI/Polri,” kata dia.
Dia meminta pemerintah daerah konsisten mengalokasikan anggaran peningkatan sumber daya manusia.
Hal itu dia yakini berpengaruh pada kedewasaan politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.
“Program yang mengorganisir pemberdayaan masyarakat harus teranggarkan dengan baik. Pembangunan harus dilakukan seutuhnya, dengan keseimbangan fisik dan nonfisik,” kata Junarso. (NIF)
