Pemkab Sragen Akan Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Perbaikan Jalan

inilahjateng.com (Sragen) – Kunjungan kerja pertama Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan Wakil Bupati Suroto ialah desa paling utara Sragen.
Desa itu ialah Desa Poleng yang terletak di wilayah Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Desa ini menjadi salah satu desa miskin ekstrem.
Kunjungan itu dilakukan saat Safari Ramadan. Poleng menjadi desa paling utara dari wilayah Kecamatan Gesi.
Saat menuju lokasi kunjungan kerja, rombongan bupati molor kurang lebih satu jam karena jalan yang rusak. Selain itu mereka harus melewati dua desa sebelum sampai lokasi.
Kepala Desa Poleng, Pujiyono menyampaikan jalan yang ada di wilayah Desa Poleng ini sedikit bergelombang sehingga kedatangan Bupati agak terlambat.
Ia memilihkan lokasi kunjungan Bupati di Dukuh Jirak agar Bupati memahami kondisi jalan di wilayah Desa Poleng yang terpencil.
Dia menyampaikan dari Kecamatan Gesi ke Poleng itu harus melewati dua desa, yaitu Desa Gesi dan Desa Slendro.
“Nuwun sewu bahwasanya tadi bapak terlambat, jalan terutama di Gesi sampai Poleng, agak rusak. Biar bapak tahu, karena ini ujung utara dari Sragen,” kata Puji.
Ia mengatakan Desa Poleng ialah desa paling terpencil. Ia mengatakan jalan bisa lebih ekstrem atau parah apabila diguyur hujan.
Dia mengakui kondisi desa di utara Bengawan Solo kurang baik.
Dia memohon perhatian Pemkab Sragen terkait kondisi infrastruktur untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan warga Poleng.
Ia menambahkan Desa Poleng dihuni 4.192 jiwa atau 1.489 keluarga.
Data warga kurang mampu dalam (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 1.900 jiwa atau 697 keluarga.
Sedangkan data warga miskin yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada sebanyak 1.627 jiwa atau 648 keluarga.
Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas mengatakan Desa Poleng menjadi salah satu fokusnya untuk mengentaskan kemiskinan.
Setidaknya, ada dua ruas jalan yang membutuhkan perhatian. Tadi sudah dihitung kebutuhan anggarannya bisa mencapai Rp 7 miliar.
“Kebutuhan dana sebanyak itu belum dianggarkan, tetapi kami berupaya untuk tetap direncanakan pada 2025,” kata Sigit.
Sigit mengatakan intervensi kemiskinan dilakukan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan sistem gotong-royong. (MPM)