inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan melakukan inventarisasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan.
Hal ini adalah buntut dari adanya kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Sendangguwo dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang melakukan inventarisasi kasus KDRT yang ada di tiap wilayah di Kota Semarang.
Wali Kota yang akrab disapa Ita ini pada Senin (28/8/2023) kemarin sempat mengunjungi rumah duka yang mengalami KDRT, bahkan sempat melihat kondisi korban sebelum jenazah dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi.
“Saya lihat sendiri sekujur tubuh korban itu ada lebam. Saya merasa miris. Saya minta kaum perempuan berani menyuarakan jika mengalami kekerasan,” jelas Ita, Selasa (29/8/2023).
Ita meminta DPPPA bersama Kelurahan untuk meninvetarisasi kemudian membedakan akar persoalan setiap kasus untuk bisa ditemukan solusinya.
“Saya yakin penyebabnya ini beragam mulai dari masalah ekonomi, cemburu dan lainnya. Nanti satu-satu dibedah dan kami minta ibu-ibu berani menyatakan,” tuturnya.
Pemkot Semarang berupaya memberikan trauma healing kepada para korban maupun keluarga korban.
Pasalnya, memang kasus KDRT akan berimbas tidak hanya pada perempuan korban itu sendiri tapi juga keluarga seperti anak korban.
Bahkan jika memang kasusnya sudah parah maka korban perlu masuk ke rumah singgah untuk diberikan pendampingan.
Pemkot akan memaksimalkan fungsi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan rumah singgah.
Ita menyebutkan hingga pertengahan tahun ini sudah ada 142 kasus KDRT di Kota Semarang.
Meski demikian, ia menduga jumlah kasus KDRT sebenarnya masih banyak hanya saja belum terlaporkan semua.
“Hingga saat ini ada 142 kasus dan ini termasuk tinggi. Inginnya jangan ada kasus seperti itu lagi. Sebenarnya itu kaya rantai. Orang ekonomi rendah, pasti ada anak stubting, KDRT, pernikahan anak,” tandasnya. (Lia Yunita)
