inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penyelesaian persoalan sampah secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak swasta.
Salah satu upaya terbaru, Pemprov Jateng menawarkan proyek pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang kepada investor, khususnya untuk produksi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar industri.
“Alhamdulillah ada salah satu investor dari BUMN, target mereka untuk di tahun 2025 ini. Harapan kami, ini menjadi piloting project,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, usai Rapat Koordinasi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Jateng, Satgas Penuntasan Sampah, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan, kebutuhan untuk mengelola sampah secara menyeluruh tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Partisipasi investor, menurutnya, sangat diperlukan.
“Masalah sampah sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau ada investor yang mau berkontribusi, maka harus kita fasilitasi dengan baik,” katanya.
Sumarno menambahkan, lokasi untuk Tempat Pengolahan Sampah (TPS) teritorial di Magelang telah disiapkan.
Akses jalan sudah tersedia, dan pemetaan lingkungan pun telah dilakukan. Namun, pasokan sampah dari Magelang saja dinilai belum cukup.
“Sekarang, sedang berkoordinasi untuk kepastian suplai sampahnya. Karena tidak mungkin disuplai dari Kabupaten dan Kota Magelang saja. Harus berkoordinasi dengan daerah sekitar, seperti Temanggung atau Purworejo untuk bisa disatukan di situ,” ucapnya.
Dengan integrasi kawasan sekitar, diharapkan kapasitas pengolahan bisa diperbesar.
Sumarno menegaskan pentingnya percepatan penanganan sampah, khususnya di daerah yang sudah masuk kategori darurat.
“Kalau bisa dipercepat, yang sudah darurat seperti Pekalongan, Batang itu juga harus segera,” kata dia.
Ia menekankan, penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab satu sektor atau satu daerah saja, tapi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan pelibatan berbagai pihak.
“Dalam pengelolaan sampah, tidak bisa diselesaikan sendiri secara ego sektoral, tapi juga butuh keterlibatan semua pihak,” pungkasnya. (BDN)
